TANGERANG | MEDIAISTANA.COM | 21 NOVEMBER 2026
Pemerintah jangan hanya berbicara tentang pemerintahan bersih, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Rakyat membutuhkan tindakan nyata! Jangan sampai semangat pemberantasan korupsi hanya terdengar keras di pusat pemerintahan, tetapi melemah ketika berhadapan dengan dugaan penyimpangan di daerah.
Masyarakat mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) agar tidak bermain-main dalam agenda pengawasan dan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia.
Pengawasan harus menyentuh seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, kepala dinas, hingga pejabat kementerian dan lembaga negara.
Jangan hanya melakukan pemeriksaan ketika persoalan sudah viral dan menjadi sorotan media. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus membangun sistem pengawasan yang aktif, berani, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Seluruh penggunaan anggaran APBN dan APBD harus menjadi perhatian serius.
Mulai dari:
– Proyek pembangunan jalan dan jembatan.
– Proyek drainase dan saluran air.
– Pembangunan serta rehabilitasi sekolah.
– Anggaran pendidikan dan kesehatan.
– Pengadaan barang dan jasa pemerintah.
– Program bantuan sosial.
– Pengelolaan aset dan kekayaan daerah.
– Seluruh kegiatan pengadaan dan pembangunan di lingkungan pemerintahan.
Jangan sampai anggaran miliaran bahkan triliunan rupiah hanya menjadi angka dalam laporan administrasi, sementara kualitas pekerjaan di lapangan tidak sesuai spesifikasi, pembangunan terbengkalai, atau masyarakat tidak mendapatkan manfaat sebagaimana mestinya.
Rakyat membayar pajak, rakyat menanggung beban pembangunan, tetapi apabila terjadi penyalahgunaan anggaran, rakyat pula yang menjadi korban.
Di mana tanggung jawab pejabat yang diberikan amanah? Di mana pengawasan internal pemerintah? Di mana keberanian aparat ketika ditemukan indikasi penyimpangan?
Jangan sampai pengawasan hanya sebatas pemeriksaan dokumen, sementara kondisi sebenarnya di lapangan tidak pernah diperiksa secara serius.
Masyarakat juga menaruh perhatian terhadap pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Perampasan Aset. Apabila regulasi tersebut telah resmi disahkan, pelaksanaannya harus benar-benar memberikan kepastian hukum dan mendukung pemulihan aset hasil tindak pidana.
Penelusuran aset, pembuktian asal-usul kekayaan, serta proses perampasan harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah.
Jangan sampai pemberantasan korupsi hanya menghasilkan hukuman penjara, sementara aset yang berasal dari tindak pidana tidak berhasil dipulihkan.
Kejaksaan Agung, KPK, Polri, dan BPK RI INPESTORAT harus bersatu,memperkuat koordinasi sesuai kewenangan masing-masing.
Ada sejumlah tuntutan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah:
1. Presiden Prabowo Subianto memastikan agenda pemberantasan korupsi tidak berhenti sebagai slogan pemerintahan.
2. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi ditangani secara profesional dan transparan.
3. Kejaksaan Agung menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
4. KPK memperkuat pencegahan, koordinasi, supervisi, serta penindakan sesuai kewenangannya.
5. BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
6. Inspektorat pusat dan daerah harus berani mengungkap indikasi penyimpangan, bukan justru menjadi tempat berlindungnya persoalan birokrasi.
7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut laporan masyarakat harus disampaikan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintahan yang bersih tidak cukup dibangun dengan pidato. Pemerintahan yang bersih harus dibuktikan melalui keberanian membuka persoalan, memeriksa penggunaan anggaran, menindak pelanggaran, dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang negara.
Jangan ada tebang pilih. Jangan ada perlakuan istimewa. Jangan ada pejabat yang merasa lebih tinggi daripada hukum.
Jika seorang pejabat terbukti menyalahgunakan kewenangannya, proses sesuai hukum. Jika ditemukan kerugian negara, lakukan penanganan dan pemulihan berdasarkan mekanisme yang berlaku.
Indonesia bukan milik segelintir pejabat. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Jabatan adalah amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri.
Saatnya pengawasan diperkuat. Saatnya birokrasi dibenahi. Saatnya uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
MEDIAISTANA.COM
RED DAVID E,S.E.