Editorial Redaksi
Selasa, (17/2/2026)
Upaya menyeret agama ke pusaran politik kekuasaan kembali menemukan panggungnya. Kali ini, sasarannya adalah Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku, yang dituding tidak berpihak kepada umat Islam. Tuduhan yang beredar di ruang publik itu memantik respons keras dari Rustam Fadly Tukuboya, anggota DPRD Buru dari Partai Gerindra, yang mengecam dugaan politisasi isu agama tersebut sebagai tindakan tidak bertanggung jawab.
Editorial ini tidak hendak menjadi corong pembelaan personal. Namun satu hal perlu ditegaskan: ketika agama dijadikan alat untuk membangun stigma, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi seorang pejabat, melainkan ketenangan sosial sebuah daerah yang pernah belajar mahal tentang arti konflik identitas.
Agama Bukan Instrumen Elektoral
Narasi yang mempertanyakan keberpihakan seorang kepala daerah terhadap kelompok agama tertentu adalah tudingan serius. Tetapi keseriusan itu justru menuntut kehati-hatian, bukan penggiringan opini. Kritik dalam demokrasi adalah keniscayaan; ia sehat dan perlu. Namun kritik tanpa basis data, yang digerakkan oleh repetisi sentimen, berubah menjadi agitasi.
Maluku bukan ruang hampa sejarah. Ia adalah wilayah dengan memori kolektif tentang rapuhnya kohesi sosial ketika identitas dipertajam. Dalam konteks seperti ini, memainkan isu agama bukan sekadar tak etis—ia berbahaya.
Rustam Fadly Tukuboya benar ketika mengingatkan bahwa demokrasi memberi ruang bagi kritik, tetapi bukan bagi fitnah. Ketika narasi dibangun bukan untuk menguji kebijakan, melainkan untuk membentuk persepsi negatif melalui sentimen primordial, maka kita sedang menyaksikan degradasi kualitas diskursus publik.
Rekam Jejak atau Rekayasa Persepsi?
Mereka yang mengikuti perjalanan politik Hendrik Lewerissa mengetahui bahwa pendekatan lintas agama bukanlah hal baru dalam kiprahnya. Kehadiran dalam berbagai kegiatan keagamaan, dukungan terhadap agenda inklusif, serta retorika persatuan adalah fakta yang terdokumentasi.
Apakah itu berarti ia kebal kritik? Tentu tidak. Namun membedah kebijakan berbeda dengan membingkai identitas. Mengkritik keputusan anggaran, program pembangunan, atau prioritas kebijakan adalah wajar. Tetapi menyematkan label “tidak berpihak” berbasis agama tanpa bukti konkret adalah lompatan logika yang berbahaya.
Dalam dinamika politik lokal, isu agama kerap muncul ketika kompetisi mengeras atau ketika kebijakan tertentu menimbulkan resistensi. Pola ini bukan hal baru. Ia adalah strategi lama yang terus dipoles dalam kemasan baru.
Stabilitas Bukan Retorika
Maluku membutuhkan stabilitas lebih dari sekadar slogan. Stabilitas lahir dari kepercayaan publik bahwa perbedaan tidak sedang dieksploitasi. Ketika elit politik memilih jalan pintas dengan memainkan sentimen identitas, yang mereka korbankan adalah rasa aman masyarakat.
Editorial ini berpandangan: jika ada dugaan keberpihakan yang keliru, buktikan dengan data. Jika ada kebijakan yang dianggap merugikan kelompok tertentu, uji di ruang argumentasi terbuka. Tetapi hentikan penggunaan agama sebagai alat mobilisasi emosi.
Langkah hukum yang disinggung Rustam adalah hak konstitusional. Namun yang lebih penting dari sekadar jalur hukum adalah kedewasaan kolektif untuk menolak narasi yang memecah belah.
Pada akhirnya, Maluku tidak membutuhkan politik yang memanaskan luka lama. Ia membutuhkan kepemimpinan yang diuji oleh kerja nyata, serta oposisi yang mengkritik dengan integritas. Agama seharusnya menjadi sumber nilai dan etika, bukan bahan bakar kontestasi.
Jika kita gagal membedakan keduanya, maka yang kalah bukan hanya seorang gubernur—melainkan masa depan harmoni sosial itu sendiri.
