Editorial Redaksi
Menjelang satu tahun kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, refleksi tentang arah dan makna pemerintahan ini mulai mengemuka. Bagi Rustam Fadly Tukuboya, SH, kader Partai Gerindra sekaligus anggota DPRD Buru, masa hampir setahun ini bukan sekadar hitungan waktu, melainkan fase penting untuk menimbang harapan, kerja nyata, dan keberanian menjaga nurani kekuasaan di tanah kepulauan bernama Maluku.
Di tengah gemerlap janji politik dan kerasnya realitas sosial, kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa hadir laksana mata air yang mengalir tenang. Tidak gaduh, tidak pula berisik oleh pencitraan. Ia memilih bekerja dalam kesunyian, membiarkan proses bertumbuh dan hasil berbicara pada waktunya. Dalam politik yang kerap riuh oleh ambisi sesaat, pilihan ini justru menjadi pernyataan sikap.
Pertanyaan mendasar pun patut diajukan: apakah Maluku sungguh tengah melangkah keluar dari keterpurukan panjang, ataukah harapan ini masih sebatas bayang-bayang di tengah kompleksitas persoalan struktural? Bagi Rustam Fadly Tukuboya, pertanyaan tersebut tidak untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan arah.
Menilai satu tahun pemerintahan Hendrik Lewerissa, menurutnya, adalah tanggung jawab bersama. Ia bukan hanya urusan pemerintah atau parlemen, tetapi juga milik suara-suara kecil dari pulau terluar hingga desa yang lama terpinggirkan. Evaluasi yang jujur dan berkelanjutan menjadi kunci agar visi besar SAPTA CITA LAWAMENA tetap berpijak pada keadilan dan keberpihakan kepada rakyat.
Hendrik Lewerissa bukan tipe pemimpin yang sibuk merawat citra. Ia lebih memilih kerja nyata, menata fondasi yang lama rapuh. Seorang pengamat bahkan menyebutnya sebagai sound of solitude—bunyi yang hening, namun menyimpan gema makna. Dalam kesunyian itu, ia berdialog dengan hati nurani, menjaga jarak dari godaan kepentingan sesaat.
Namun kesunyian kerja tersebut bukanlah penolakan terhadap kritik. Gubernur HL bukan pemimpin yang anti kritik. Ia justru memandang kritik sebagai cahaya penuntun, selama disampaikan dengan niat baik, berlandaskan kebenaran, dan menjaga etika.
Pandangan ini ditegaskan Rustam Fadly Tukuboya, SH. Menurutnya, Hendrik Lewerissa adalah sosok pemimpin yang matang secara demokratis dan terbuka terhadap perbedaan pandangan.
“Gubernur HL tidak pernah menutup telinga terhadap kritik. Selama kritik itu disampaikan sesuai kebenaran dan dengan cara yang benar, beliau menerimanya dengan lapang dada. Sebagai kader Gerindra, kami selalu memberikan dorongan serta seluruh doa terbaik agar beliau diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin Maluku,” ujar Rustam.
Tahun pertama pemerintahan ini lebih menyerupai fase konsolidasi. Hendrik Lewerissa mewarisi tumpukan persoalan sosial, ekonomi, dan birokrasi yang mengendap lama. Birokrasi yang seharusnya melayani, sempat kehilangan arah. Namun perlahan, upaya pembenahan mulai dirintis—dengan kesabaran, bukan kegaduhan.
Gubernur hadir langsung ke berbagai kabupaten dan kota, menjejak wilayah konflik, dan mendengar sendiri denyut kehidupan masyarakat. Dari kehadiran itulah empati dibangun, bukan sebagai simbol, tetapi sebagai fondasi kebijakan.
Komitmen keadilan juga tercermin dalam penataan anggaran daerah. APBD Provinsi Maluku diarahkan agar adil dan proporsional, menjangkau seluruh wilayah tanpa kecuali—sebuah ikhtiar moral untuk merajut kembali rasa keadilan.
Di tingkat nasional, kerja-kerja sunyi itu mulai menemukan gaungnya. Afirmasi kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Maluku kian menguat, seiring intensitas komunikasi Gubernur dengan kementerian dan lembaga terkait.
Puncaknya terlihat dalam peran Hendrik Lewerissa sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan se-Indonesia. Melalui ketekunan dan argumentasi yang jernih, lahirlah Surat Presiden untuk pembahasan RUU Provinsi Kepulauan—sebuah harapan baru agar laut Maluku tidak lagi dipandang sebagai jarak, melainkan sebagai kekuatan.
Tentu, perjalanan ini belum sempurna. Catatan kritis tetap perlu disuarakan: pentingnya kebijakan berbasis kajian akademik, kehati-hatian dalam proyek strategis, serta reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Dan pada titik inilah, keterbukaan terhadap kritik menjadi penanda kedewasaan kepemimpinan.
Menjelang satu tahun pemerintahan, Maluku masih berada dalam proses panjang. Jalan ke depan belum sepenuhnya terang, tetapi arah mulai terlihat. Seperti ditegaskan Rustam Fadly Tukuboya, SH, dorongan dan doa akan selalu menyertai, karena membangun Maluku bukan tugas satu orang, melainkan ikhtiar bersama seluruh anak negeri.
Karena Maluku bukan sekadar wilayah administratif.
Ia adalah rumah.
Dan rumah, selalu layak diperjuangkan—dengan kerja sunyi, kritik yang beradab, dan harapan yang setia menunggu fajar.
