Lampung – Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si menghadiri kegiatan peluncuran Kelembagaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih sekaligus peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 Tahun 2025 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia melalui live streaming dari Istana Negara dan diikuti oleh seluruh elemen koperasi di tingkat nasional hingga desa dan kelurahan.
Acara tersebut digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam peluncurannya, Presiden menekankan pentingnya koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta menyerukan agar koperasi dijadikan rumah besar yang mampu menampung dan memperkuat potensi usaha lokal.
“Momentum Hari Koperasi Nasional ini harus menjadi kebangkitan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Mari kita manfaatkan koperasi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat dari desa,” ujar Presiden dalam sambutannya yang disiarkan secara nasional.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika turut menyatakan dukungannya terhadap penguatan koperasi sebagai basis pembangunan ekonomi di tingkat akar. Ia menegaskan bahwa kepolisian siap mendukung iklim usaha koperasi yang sehat, aman, dan berkeadilan.
Setelah pembukaan dan sambutan Presiden, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung koperasi oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang meninjau langsung aktivitas dan fasilitas koperasi di wilayahnya didampingi Kapolda Lampung, Bupati Lampung Selarandan jajaran Forkopimda.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur memberikan arahan dan apresiasi terhadap pengelola koperasi yang dinilai inovatif dan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 ini diharapkan mampu menjadi pemicu semangat baru dalam membangun ekonomi nasional berbasis koperasi, memperkuat peran desa dan kelurahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, serta mempererat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
(IF)
