PELALAWAN | Gelombang kekecewaan muncul dari Ketua PW MOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) Pelalawan, Julianto, usai menerima realisasi bantuan dana sebesar Rp200 ribu dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pelalawan. Bantuan tersebut diberikan sebagai respons atas proposal dukungan pendanaan untuk kegiatan Pelantikan PW MOI kabupaten Pelalawan yang di hadiri se-Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, yang rencananya digelar dalam waktu dekat.
Sebelumnya, PW MOI Pelalawan melalui ketuanya telah mengajukan proposal resmi, sebagaimana diberitakan oleh Portibi.id, untuk meminta dukungan Pemerintah Daerah Pelalawan sebagai bentuk apresiasi terhadap peran organisasi media dalam ekosistem informasi daerah. Saat menerima jawaban dari dinas terkait, Julianto awalnya menyampaikan terima kasih atas perhatian tersebut.
Namun, rasa terima kasih itu berubah menjadi kekecewaan mendalam setelah mengetahui bahwa jumlah bantuan yang diberikan hanya mencapai Rp200.000. Menurutnya, nominal tersebut bukan sekadar tidak relevan dengan kebutuhan kegiatan, tetapi juga dinilai mencederai martabat organisasi.
“Saya merasa dihina. Proposal yang kami serahkan adalah untuk kegiatan pelantikan pw MOI Pelalawan di tingkat provinsi yang juga hadirnya seluruh PW MOI se-kabupaten/kota. Dukungan sebesar itu tidak hanya tidak layak, tetapi juga tidak menggambarkan komitmen pemerintah daerah terhadap kemitraan dengan organisasi pers,” tegas Julianto.
Sebagai bentuk penegasan sikap, PW MOI Pelalawan telah mengembalikan bantuan Rp200 ribu tersebut kepada Dinas Kominfo Pelalawan.
Menurut Julianto, pengembalian itu dilakukan demi menjaga kehormatan organisasi serta menolak praktik dukungan yang dinilai merendahkan institusi pers.
“Kami memilih mengembalikannya. Ini bukan soal uang, tetapi soal marwah organisasi. Kami tidak ingin PW MOI dipandang rendah atau diperlakukan secara tidak proporsional,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa nilai tersebut tidak sebanding dengan peran strategis media dalam mengawal transparansi, partisipasi publik, dan penyebaran informasi pembangunan di Kabupaten Pelalawan.
Julianto menegaskan bahwa pihaknya tidak menuntut sesuatu yang berlebihan, melainkan mengharapkan adanya pengakuan institusional bahwa organisasi pers adalah mitra strategis pemerintah.
“Kami berharap Pemerintah Daerah Pelalawan lebih bijaksana. Media adalah pilar demokrasi. Kami hadir bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memperkuat ekosistem informasi daerah. Sudah sewajarnya Pemda memberikan dukungan yang proporsional,” ungkapnya.
Ia juga mengajak seluruh stakeholder untuk mengedepankan komunikasi yang sehat dan menghormati peran masing-masing dalam pembangunan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Pelalawan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dasar penentuan nilai dukungan tersebut. Publik menantikan klarifikasi mengenai mekanisme anggaran serta landasan pertimbangan yang digunakan dalam pemberian bantuan tersebut.***
