mediaistana.com|Angka pengangguran di Indonesia kembali menjadi sorotan. Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi permasalahan ini. Kenaikan angka pengangguran yang signifikan dinilai mengkhawatirkan dan berpotensi memicu krisis sosial ekonomi yang lebih luas.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 menunjukkan jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini kontras dengan prediksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook 2025 yang memperkirakan penurunan tingkat pengangguran di Indonesia. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan realitas yang dihadapi masyarakat.
Bamsoet menekankan pentingnya sikap proaktif pemerintah dalam merancang program-program solutif. Setiap tahunnya, Indonesia menghadapi penambahan sekitar 3,3 juta calon tenaga kerja baru. Dengan total angkatan kerja yang telah mencapai 149 juta orang, tanpa kebijakan yang tepat, ledakan pengangguran hanya tinggal menunggu waktu.
Menurut Bamsoet, solusi tidak melulu bergantung pada investasi besar yang seringkali terhambat birokrasi. Pemerintah perlu fokus pada penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan menyerap jutaan tenaga kerja.
Bamsoet mengkritisi kebijakan perdagangan yang dianggap menekan UMKM. Praktik dumping produk impor murah dinilai telah menghancurkan pasar bagi pelaku UMKM domestik. Tanpa perlindungan yang memadai, UMKM akan sulit bersaing dan berpotensi gulung tikar, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia meminta pemerintah untuk melindungi pasar dalam negeri dari produk impor murah yang tidak sebanding dengan biaya produksi lokal. Perlindungan UMKM menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi angka pengangguran.
Bamsoet juga menyoroti pentingnya introspeksi bagi para pengambil kebijakan. Data statistik bukan hanya sekadar angka dalam laporan tahunan, melainkan cerminan realitas yang harus direspons dengan cepat dan tepat.
Desakan Bamsoet ini didasari keprihatinan terhadap dampak pengangguran terhadap lapisan masyarakat paling rentan. Ia mendesak para menteri ekonomi untuk segera duduk bersama dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Prioritas harus diberikan pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan menghidupi rakyat.
Waktu tidak menunggu. Pemerintah perlu bertindak cepat dan tepat dalam mengatasi lonjakan angka pengangguran yang mengancam stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia. Perhatian serius terhadap UMKM dan perlindungan pasar dalam negeri menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Semoga langkah-langkah konkret segera diambil untuk meringankan beban masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. [Fer]
𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟: 𝐺𝑀𝐼
