MEDIAISTANA.COM — JAKARTA — 13 OKTOBER 2026 — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6 Oktober 2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi perwakilan pekerja untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membahas arah perlindungan ketenagakerjaan setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pertemuan ini berlangsung setelah para buruh menggelar aksi untuk mengawal pengesahan aturan ketenagakerjaan di Gedung DPR RI. Sebanyak 13 perwakilan kelompok buruh kemudian menemui Kepala Staf Kepresidenan guna membicarakan perkembangan kebijakan ketenagakerjaan dan berbagai kepentingan pekerja di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Listyo Sigit menyampaikan apresiasi kepada para buruh yang telah memperjuangkan aspirasi secara aman, tertib, dan damai. Ia juga menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha untuk membangun hubungan industrial yang harmonis sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.
Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi salah satu pokok pembahasan dalam audiensi tersebut. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan buruh dan keberlangsungan dunia usaha.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, termasuk di antara perwakilan buruh yang hadir. Sejumlah pimpinan organisasi pekerja lainnya juga mengikuti pertemuan tersebut.
Andi Gani menyampaikan apresiasi atas peran pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan undang-undang tersebut. Ia secara khusus menyoroti masuknya Desk Ketenagakerjaan Polri ke dalam substansi aturan yang baru disahkan, yang dinilainya penting untuk mendukung penanganan persoalan ketenagakerjaan.
Bagi kalangan buruh, keberadaan mekanisme penanganan perselisihan yang efektif merupakan salah satu unsur penting dalam memberikan kepastian hukum. Persoalan seperti perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, serta dugaan pelanggaran hak pekerja membutuhkan penanganan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, keberhasilan suatu undang-undang tidak cukup hanya diukur dari proses pengesahannya. Pelaksanaan di lapangan, pengawasan terhadap perusahaan, serta kemudahan pekerja memperoleh perlindungan hukum akan menjadi bagian penting dalam menentukan manfaat kebijakan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan juga menyinggung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6–8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut pemerintah, penguatan sektor industrialisasi, hilirisasi, produktivitas tenaga kerja, dan iklim investasi merupakan faktor yang saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pekerja memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas industri dan pembangunan. Karena itu, upaya meningkatkan produktivitas perlu disertai kepastian kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, sistem pengupahan yang layak, serta penghormatan terhadap hak-hak pekerja.
Di sisi lain, dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi dan iklim investasi yang kondusif agar dapat mempertahankan kegiatan produksi serta membuka kesempatan kerja baru.
Keseimbangan kedua kepentingan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan melalui peningkatan kesejahteraan pekerja, terbukanya lapangan kerja, dan berkurangnya ketidakpastian dalam hubungan kerja.
Aspirasi Buruh Menuntut Implementasi Nyata
Pertemuan di Kantor Staf Presiden menjadi bagian dari komunikasi antara pemerintah dan organisasi buruh mengenai arah kebijakan ketenagakerjaan. Perwakilan serikat pekerja juga menyampaikan rekomendasi mengenai perbaikan iklim industri nasional dan pentingnya membangun hubungan yang konstruktif antara pekerja dengan pengusaha.
Akan tetapi, perhatian publik tidak berhenti pada dialog dan pernyataan komitmen. Hal yang tidak kalah penting ialah bagaimana kebijakan yang telah disahkan diterapkan secara konsisten, bagaimana pengaduan pekerja ditindaklanjuti, serta bagaimana hak-hak buruh dilindungi ketika terjadi perselisihan dengan perusahaan.
Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa pekerja memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan yang mudah, proses penyelesaian perselisihan yang adil, dan pengawasan yang efektif terhadap dugaan pelanggaran ketenagakerjaan.
Serikat pekerja juga memiliki peran penting untuk mengawal pelaksanaan aturan, memberikan pendampingan kepada anggotanya, serta menyampaikan persoalan di lapangan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Audiensi antara Kepala Staf Kepresidenan dan perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia memperlihatkan pentingnya ruang dialog dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi tahapan penting. Namun, pekerjaan berikutnya adalah memastikan ketentuan tersebut benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha serta penciptaan lapangan kerja.
Target pertumbuhan ekonomi 6–8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan membutuhkan dukungan berbagai sektor, termasuk industri dan tenaga kerja. Karena itu, keberhasilan agenda ekonomi nasional perlu berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, aspirasi buruh harus mendapatkan tindak lanjut yang terukur. Dialog perlu diteruskan melalui kebijakan yang jelas, pengawasan yang konsisten, dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dinilai oleh publik.
Berita ini disusun berdasarkan keterangan mengenai pertemuan pada 6 Oktober 2026 dan informasi pemberitaan terkait. Rincian mengenai penerapan undang-undang, aturan pelaksana, serta tindak lanjut setiap aspirasi perlu terus dipantau melalui sumber resmi pemerintah dan lembaga terkait.
Red David E,S.E.
