Jakarta, Mediaistana.com –Rabu(4/2/2026) Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang dialog dengan sejumlah tokoh kritis pemerintah, Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta dan dihadiri sejumlah figur publik seperti Susno Duadji, Said Didu, Abraham Samad, serta pengamat politik Siti Zuhro.
Mahfud yang kini menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri menilai langkah Presiden sebagai sinyal kuat keterbukaan pemerintah terhadap kritik publik, terutama di tengah situasi nasional yang tengah menghadapi tekanan ekonomi dan dinamika pasar modal.
“Ini langkah yang patut diapresiasi,Presiden menunjukkan kesediaan mendengar suara yang berbeda, bahkan dari mereka yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah,” ujar Mahfud.
Dalam pertemuan tersebut, turut mencuat wacana penataan ulang kelembagaan Polri, termasuk gagasan agar kepolisian ditempatkan di bawah sebuah kementerian, Menurut Mahfud, Presiden Prabowo merespons gagasan itu secara terbuka.
“Menurut Pak Abraham Samad, Presiden menyampaikan bahwa hal itu bukan sesuatu yang mustahil artinya, ruang diskusi reformasi Polri benar-benar dibuka,” kata Mahfud.
Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan final terkait struktur kelembagaan Polri, Ia menyebut paket reformasi Polri masih dalam tahap pembahasan.
“Paketnya ada empat dan belum diketok Jadi ini masih dalam proses, Perbedaan pandangan itu wajar dalam demokrasi,” jelasnya.
Mahfud menekankan bahwa perbedaan pendapat, termasuk pandangan Kapolri sekalipun, merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan belum bersifat keputusan konstitusional.
“Kalau Kapolri punya pandangan sendiri, itu hak beliau Tapi itu bukan keputusan final, Semua akan dibahas dalam kerangka konstitusi,” ujarnya.
Lebih jauh, Mahfud menilai langkah Presiden Prabowo mendengar langsung kritik publik sebagai angin segar di tengah persepsi masyarakat bahwa pemerintah kerap tertutup terhadap masukan.
“Di tengah anggapan bahwa pemerintah sulit menerima kritik, ini justru sesuatu yang menggembirakan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah rakyat dapat merasakan secara nyata bahwa Presiden benar-benar mau mendengar suara masyarakat secara utuh.
“Yang penting terasa oleh rakyat: Presiden mau mendengar suara masyarakat yang orisinal, tidak dikurangi, tidak ditambah,” tegas Mahfud.
Mahfud juga mengenang tradisi dialog terbuka yang ia bangun saat menjabat Menkopolhukam, di mana aktivis LSM, akademisi, dan kelompok masyarakat kerap diundang untuk berdiskusi langsung.
“Kalau ada rencana kebijakan, saya undang LSM, dosen-dosen, akademisi,Kritik itu kita bahas bersama,” tuturnya.
Menurut Mahfud, keterbukaan terhadap kritik justru memperkuat legitimasi pemerintah,”Pemerintah akan jauh lebih efektif kalau dukungan publik kuat Dan dukungan publik itu lahir dari kebijakan yang rasional, konstitusional, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.
