Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.
Pemerintah Provinsi Maluku kembali menunjukkan sebuah “keistimewaan” yang hanya bisa ditemukan di negeri yang terlalu kreatif dalam mengelola anggaran: dana miliaran rupiah digelontorkan untuk penertiban Gunung Botak di Kabupaten Buru, tetapi tidak satu rupiah pun mengalir kepada insan pers lokal yang justru berada di garda terdepan dalam peliputan.
Sementara itu, lembaga-lembaga yang bahkan bayangannya pun tidak terlihat di lokasi, tiba-tiba kebagian jatah puluhan juta.Entah harus tertawa atau menangis—atau mungkin kedua-duanya sekaligus.
Pertanyaannya sederhana:,Apakah ini bentuk “bancaan” anggaran negara?
Kalau bukan, maka publik menunggu penjelasan yang lebih cerdas dari sekadar “sudah sesuai mekanisme”.Sebab publik juga melihat:
Gunung Botak sedang berada di kondisi seruwet benang kusut—konflik kepemilikan lahan, ancaman pemilik hak atas tanah, ketegangan dengan aparat, dan kekacauan regulasi yang dari jauh pun sudah terlihat samar-samar bentuknya.
Di tengah situasi seperti ini, Pemerintah Provinsi justru terlihat menganggap bahwa pemasangan patok batas sudah cukup untuk menyelesaikan masalah, seolah-olah patok itu adalah sejenis jimat anti-konflik yang mampu meredakan gejolak sosial.
Padahal, pekerjaan rumah yang jauh lebih besar sedang menunggu:
hak-hak warga pemilik lahan yang belum diselesaikan.
Jika ini terus diabaikan, bukan tidak mungkin area tersebut berubah menjadi ruang provokasi oleh pihak-pihak tertentu—dan media, yang seharusnya menjadi mata publik, malah dibuat tersinggung karena “dilupakan”.
Yang paling ironis, wartawan Buru yang harus menempuh perjalanan jauh menuju Gunung Botak dari Namlea terpaksa patungan hanya untuk bisa meliput kegiatan pemerintah.
Sementara anggaran miliaran rupiah berputar-putar di atas kertas tanpa menyentuh mereka yang benar-benar bekerja di lapangan.
Jika Pemerintah Provinsi Maluku ingin penertiban Gunung Botak berjalan dengan baik, maka hormatilah peran pers.Transparansi tidak mungkin terjadi kalau mereka yang memastikan keterbukaan justru dikesampingkan.
Dan kalau hari ini pers saja tidak dianggap, siapa yang tahu siapa lagi yang bisa “dibotakkan” berikutnya? (Ahmad/ruly)
