Oleh: Dr. Djunaidi Raupele, SE, M.Si.
(Ketua Forkoda Maluku)
Dari ketinggian Batu Merah, tepat di hamparan Cefe Robot yang memandang luas ke arah Teluk Ambon, kita belajar satu hal penting: ketenangan tidak selalu berarti ketiadaan gelora. Di balik permukaan teluk yang teduh, bergema cita-cita besar tentang lahirnya Kota Lease—sebuah gagasan yang tumbuh bukan dari ambisi sesaat, melainkan dari kesadaran kolektif akan pentingnya keadilan pembangunan bagi masyarakat kepulauan.
Menuju Kota Lease yang berdaulat dalam gagasan, matang dalam perencanaan, dan bermartabat dalam perjuangan, kita sedang berbicara tentang lebih dari sekadar pemekaran administratif. Kita sedang merumuskan masa depan. Kota yang diimpikan bukan sekadar entitas pemerintahan baru, tetapi simbol pemerataan kesejahteraan, percepatan pelayanan publik, serta penguatan identitas masyarakat pulau-pulau Lease yang selama ini menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tengah.
Kota Lease harus berakar kuat pada sejarah peradaban pulau-pulau, berpijak pada nilai adat dan budaya, serta menjunjung tinggi semangat orang basudara. Ia tidak boleh tercerabut dari identitasnya. Justru dari akar itulah akan tumbuh tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, dan lebih dekat dengan rakyat. Pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, pendidikan yang merata, infrastruktur maritim yang terintegrasi, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada nelayan dan pelaku usaha lokal—itulah wajah kota yang kita perjuangkan.
Di sinilah peran Tim Perjuangan Pemekaran menemukan makna sejatinya.
Tim perjuangan bukan sekadar struktur organisasi dengan daftar nama. Mereka adalah penjaga api cita-cita. Mereka merumuskan naskah akademik dengan ketelitian ilmiah, mengkaji aspek yuridis dan administratif dengan kehati-hatian konstitusional, menghimpun dukungan masyarakat dengan pendekatan persuasif, serta membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat dengan etika dan argumentasi berbasis data. Mereka berdiri dalam forum-forum dialog sebagai representasi suara rakyat—bukan dengan retorika kosong, melainkan dengan substansi.
Perjuangan pemekaran memang bukan jalan singkat. Ada dinamika politik yang harus disikapi dengan kebijaksanaan. Ada regulasi yang harus dipenuhi dengan ketekunan. Ada persyaratan teknis yang harus disempurnakan dengan kesabaran. Namun di tengah kompleksitas itu, soliditas menjadi fondasi utama. Musyawarah tetap dikedepankan, perbedaan dirajut dalam kebersamaan, dan setiap langkah dijaga agar tetap berada dalam koridor konstitusi serta peraturan perundang-undangan.
Dari puncak Batu Merah, semangat terasa lebih jernih. Kita membayangkan Kota Lease sebagai pusat pelayanan publik yang efisien, pusat pendidikan yang melahirkan generasi unggul kepulauan, pusat ekonomi maritim yang mengoptimalkan potensi laut, serta pusat kebudayaan yang merawat warisan leluhur. Kota yang tidak memutus sejarah, tetapi justru menguatkannya dalam bingkai modernitas dan tata kelola yang baik.
Perjuangan ini bukan untuk satu generasi saja. Ia adalah investasi sejarah. Apa yang dirintis hari ini akan menjadi pijakan bagi anak-cucu esok hari. Kota Lease yang diperjuangkan adalah kota yang mempersatukan pulau-pulau dalam satu visi pembangunan, menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, serta menjadi simbol kemandirian dan harga diri masyarakat Lease.
Dan dari ketinggian itu, kita tidak hanya melihat keindahan Ambon. Kita melihat masa depan yang sedang dirajut bersama—dengan gagasan yang berdaulat, perencanaan yang matang, dan perjuangan yang bermartabat.
