Oleh: Chairul Syam, ketua LSM Ekologi Pembangunan (pemerhati lingkungan)
Pencemaran merkuri akibat aktivitas penambangan emas ilegal (PETI) kini tidak lagi terbatas di kawasan tambang. Aktivitas ini telah merambah ke lingkungan pemukiman warga desa Wamsait, Parbulu, Debowae, dan desa-desa di wilayah kecamatan Wailata, Lolongguba, Waiapo dan Teluk Kaiely di Kabupaten Buru yang menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Merkuri (Hg), logam berat yang digunakan dalam proses pemisahan emas secara tradisional, diketahui sangat beracun dan berbahaya bagi manusia. Aktivitas tromol (penggilingan batuan emas) dan pembakaran amalgam emas yang dilakukan di sekitar rumah warga melepaskan uap merkuri ke udara dan limbah berbahaya ke tanah serta saluran air.
“Penggunaan merkuri oleh masyarakat dalam pengolahan emas kini semakin dekat dengan rumah-rumah warga. Uap merkuri yang dihasilkan saat pembakaran sangat mudah terhirup, terutama oleh anak-anak dan wanita hamil,” jelas Prof. Dr. Yusthinus Thobias Male, S.Si., M.Si., Guru Besar Bidang Logam/Kimia Anorganik dari Universitas Pattimura.
Pencemaran Menyebar Lewat Udara dan Limbah
Menurut Prof. Yusthinus, terdapat dua jalur utama penyebaran merkuri di lingkungan permukiman:
1. Melalui udara, saat pembakaran amalgam emas menghasilkan uap merkuri yang menyebar dan dihirup oleh warga.
2. Melalui limbah padat dan cair, ketika sisa pengolahan tromol dibuang sembarangan ke halaman atau selokan, mencemari tanah dan terbawa air hujan ke sumber air sekitar.
Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh penambang, tetapi juga oleh keluarga mereka. Anak-anak yang bermain di halaman rumah pun ikut terpapar logam berat ini.
Dampak Kesehatan dan Lingkungan: Dari Tremor hingga Kemandulan
Data penelitian menunjukkan bahwa kadar merkuri di udara dan tanah dekat lokasi tromol sering kali jauh melampaui ambang batas aman.
Selain itu, pencemaran merkuri juga mengganggu keseimbangan mikroorganisme dalam tanah, menurunkan produktivitas tanaman, dan mencemari air tanah serta sungai yang menjadi sumber air bersih warga.
Paparan jangka panjang terhadap merkuri dapat menyebabkan gangguan saraf (tremor, kehilangan memori, gangguan penglihatan), kerusakan ginjal, gangguan sistem reproduksi, hingga kemandulan.
Solusi: Lokasi Khusus, Teknologi Bersih, dan Edukasi Warga
Untuk menekan dampak berbahaya ini, Prof. Yusthinus menekankan pentingnya intervensi pemerintah dan keterlibatan sektor swasta. Ia merekomendasikan tiga langkah strategis:
1. Penetapan lokasi khusus pengolahan emas rakyat yang dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Lokasi ini harus jauh dari pemukiman dan menggunakan sistem pengelolaan limbah tertutup.
2. Pelibatan pihak swasta untuk menyediakan teknologi alternatif tanpa merkuri, seperti sianidasi terkendali, serta memberikan pelatihan tambang yang ramah lingkungan bagi penambang lokal.
3. Edukasi masyarakat dan pengawasan berbasis komunitas, agar warga memahami bahaya merkuri dan berperan aktif dalam mencegah pengolahan emas di dalam lingkungan rumah.
Peran Strategis Pemerintah, Swasta, dan Akademisi
Lebih jauh, Prof. Yusthinus menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani persoalan ini. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dengan menggandeng pihak swasta dan melibatkan para ahli, termasuk kalangan akademisi dan profesional lainnya, untuk merancang solusi yang berkelanjutan.
Langkah ini sangat penting agar masyarakat tidak hanya dilindungi dari dampak merkuri, tetapi juga dapat bekerja secara legal, aman, dan jangka panjang, khususnya melalui 10 koperasi yang telah terbentuk. Dengan pendekatan kolaboratif, koperasi dapat difasilitasi dalam penggunaan teknologi ramah lingkungan, mendapatkan akses perizinan, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar kegiatan pertambangan rakyat dapat berjalan tanpa mengorbankan kesehatan dan lingkungan.
Darurat Kesehatan Lingkungan
“Ini sudah masuk kategori darurat kesehatan lingkungan. Jika tidak ditangani segera, generasi masa depan yang akan menanggung akibatnya,” tegas Prof. Yusthinus.
Ia berharap pemerintah daerah dan pusat segera menetapkan kebijakan tegas terkait lokasi dan standar pengolahan emas rakyat, demi keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan.
( Ahmad.S )
