Editorial Redaksi
Judul dan isi pernyataan Senter Maluku yang mendesak Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath mundur lebih menyerupai opini kelompok kecil yang dibungkus seolah suara kolektif rakyat Maluku. Ini bukan fakta sosial, melainkan konstruksi politik yang dibesar-besarkan.
Senter Maluku tidak pernah mendapat mandat elektoral, tidak pula memiliki basis representasi yang jelas. Mereka bukan lembaga survei, bukan forum adat, bukan organisasi masyarakat arus utama. Namun dengan enteng mengklaim diri sebagai corong “kemarahan rakyat”, seakan seluruh Maluku satu suara. Ini logika yang cacat sejak awal.
Mengutip keluhan di media sosial lalu menyimpulkan “rakyat marah” adalah sesat pikir klasik. Media sosial bukan cermin utuh realitas masyarakat Maluku yang majemuk, apalagi dijadikan dasar menuntut pengunduran diri kepala daerah yang dipilih secara sah melalui pemilu.
Lebih ironis lagi, kritik yang dilontarkan Senter Maluku miskin data dan nihil pembanding. Istilah seperti “pembangunan mandek”, “ekonomi tertekan”, dan “pemerintah absen” diulang tanpa satu pun indikator terukur. Tidak ada perbandingan APBD, tidak ada tren pertumbuhan ekonomi, tidak ada evaluasi program lintas sektor. Yang ada hanya retorika emosional—keras di kata, kosong di isi.
Analogi mereka ibarat ikan gabus yang mulutnya tinggal mangap: ribut di permukaan, tapi tak punya daya dorong. Menyuruh gubernur dan wakil gubernur “mundur sekarang juga” seolah jabatan publik bisa digeser seperti mendorong mobil mogok ke belakang—asal teriak, lalu semua selesai. Padahal negara tidak bekerja dengan logika teriakan, melainkan mekanisme hukum dan konstitusi.
Soal konflik sosial dan isu ekonomi, ini persoalan struktural yang tidak lahir kemarin sore. Banyak di antaranya merupakan warisan panjang, lintas rezim, lintas kebijakan nasional dan daerah. Menyederhanakan semua problem Maluku dan menimpakannya ke satu periode kepemimpinan adalah bentuk reduksionisme politik yang tidak jujur.
Jika Senter Maluku serius memperjuangkan rakyat, mestinya mereka:
Mengajukan kritik berbasis data,
Menawarkan solusi kebijakan,
Mengawal program pemerintah secara objektif, bukan memproduksi desakan mundur yang lebih dekat ke agitasi daripada advokasi.
Demokrasi tidak dibangun dari desakan emosional segelintir kelompok yang mengklaim diri paling marah. Demokrasi berdiri di atas mandat rakyat, mekanisme evaluasi, dan kritik yang bertanggung jawab.
Mundur atau tidaknya seorang kepala daerah bukan ditentukan oleh siapa yang paling lantang, melainkan oleh hukum, kinerja terukur, dan penilaian rakyat secara sah—bukan oleh kelompok yang mengira teriak keras sama dengan mewakili rakyat Maluku.
