Mamasa | MediaIstana.com — Ketika negara tidak hadir, rakyat memilih bergerak. Pemerintah Desa Sangpeparrikan, Kecamatan Mappak, Kabupaten Tana Toraja, bersama masyarakat secara swadaya penuh membangun rabat beton jalan setapak di wilayah Kabupaten Mamasa, Sabtu (07/02/2026).
Jalan tersebut merupakan akses vital yang selama ini menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Namun, bertahun-tahun lamanya, jalur ini luput dari perhatian pemerintah lintas wilayah, meski menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan dasar warga.
Kepala Desa Sangpeparrikan, Erwin Manglo, menegaskan bahwa pembangunan ini bukan pilihan, melainkan keterpaksaan akibat absennya peran negara.
“Kami terpaksa patungan dana dan tenaga. Jalan ini mendaki, licin saat hujan, dan sangat berbahaya. Warga sering hampir celaka. Tapi karena tidak ada perhatian pemerintah, masyarakat memilih berbuat sendiri. Ini urat nadi kami,” tegas Erwin.
Ironisnya, lokasi pembangunan rabat beton ini berada di luar wilayah administrasi Desa Sangpeparrikan, namun justru menjadi jalur utama masyarakat menuju Desa Matande dan Desa Tanete Batu, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa.
Erwin juga mengungkap adanya janji politik dan administratif yang tidak pernah direalisasikan.
“Kepala Desa Tanete Batu pernah berjanji akan mengerjakan rabat beton ini. Tapi itu hanya janji. Tidak pernah ada realisasi. Akhirnya masyarakat lelah menunggu,” ungkapnya.
Swadaya Total Tanpa Dana Pemerintah
Pembangunan rabat beton ini dilakukan tanpa satu rupiah pun dana pemerintah, murni hasil gotong royong masyarakat:
Semen dibeli dari patungan warga
Batu gunung digali manual sebagai kerikil
Pasir diangkut dari sungai menggunakan karung
Tenaga kerja murni gotong royong tanpa upah
Jika dikonversi ke nilai anggaran proyek, pekerjaan ini setara ± Rp 50.000.000, dengan keterlibatan sekitar 100 warga setiap hari Sabtu.
Rabat beton dikerjakan sepanjang ± 2 kilometer, lebar 60 cm, tebal 15 cm, dari Desa Tanete Batu hingga perbatasan Desa Sangpeparrikan.
Pembangunan ini menjadi potret telanjang gagalnya koordinasi lintas wilayah antara Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Mamasa, sekaligus cermin absennya negara dalam pemenuhan hak dasar infrastruktur rakyat.
Ketika pemerintah terjebak pada batas administrasi, rakyat justru melampaui batas itu dengan solidaritas.
Negara bicara pembangunan, rakyat membangun.
Negara menjanjikan, rakyat membuktikan.
Rabat beton swadaya ini bukan sekadar jalan.
Ia adalah simbol perlawanan sunyi,
kritik sosial nyata,
dan tamparan keras bagi sistem perencanaan pembangunan yang abai terhadap kebutuhan riil masyarakat akar rumput.
(Nurdin)
