Madiun,media istana.com
– Maraknya pembagunan
infrastruktur di wilayah kabupaten Madiun menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Namun, di balik geliat pembangunan tersebut, muncul persoalan yang perlu mendapat perhatian, yakni dugaan penyalahgunaan identitas profesi wartawan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
Fenomena ini menjadi sorotan karena terdapat keluhan dari sejumlah pihak, khususnya pelaksana proyek pembangunan, terkait kehadiran orang-orang yang mengaku sebagai wartawan maupun perwakilan lembaga tertentu.
Ketua Ikatan Wartawan Caruban, Suprapto, menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, profesi wartawan memiliki tanggung jawab moral dan etik yang harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap pers tidak rusak akibat ulah segelintir oknum.
“Wartawan memiliki tugas menjalankan fungsi kontrol sosial, bukan menjadikan proyek pembangunan sebagai ladang untuk mencari keuntungan pribadi. Jangan sampai identitas pers justru digunakan untuk menekan pihak lain demi mendapatkan uang,” tegas Suprapto.
Sejumlah kontraktor disebut mengeluhkan adanya pihak-pihak yang datang ke lokasi pekerjaan dengan mengatasnamakan wartawan, tamu, maupun lembaga tertentu. Bahkan, beredar pengakuan bahwa dalam satu lokasi proyek jumlah orang yang datang bisa mencapai sekitar 150 orang.
Kondisi tersebut, apabila benar terjadi, tentu perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, kehadiran wartawan di lokasi pembangunan semestinya bertujuan melakukan pemantauan, menggali informasi, serta memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
Bukan sebaliknya, menjadikan kehadiran tersebut sebagai beban bagi kontraktor maupun pelaksana pekerjaan.
Lebih jauh, muncul dugaan adanya oknum yang hanya menunjukkan kartu pers dan menyerahkan nomor rekening, kemudian meminta sejumlah uang dengan alasan biaya transportasi.
Bahkan, terdapat pengakuan mengenai dugaan ancaman pemberitaan atau publikasi melalui media sosial apabila permintaan uang tidak dipenuhi.
Jika praktik tersebut terbukti, tindakan demikian jelas bertentangan dengan prinsip independensi dan integritas jurnalistik. Pemberitaan tidak boleh dijadikan alat intimidasi, apalagi sebagai sarana
memperoleh keuntungan pribadi.
Suprapto mengingatkan bahwa wartawan harus memahami batas antara menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyalahgunakan profesi.
“Kalau memang ditemukan
pelanggaran dalam proyek,
silakan diberitakan berdasarkan fakta dan data. Namun, jangan sampai pemberitaan dijadikan alat tawar-menawar. Kritik harus objektif, bukan karena kepentingan pribadi atau karena permintaan uang tidak dipenuhi,” ujarnya.
Secara etik, profesi wartawan memiliki pedoman yang jelas. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.(Tukiyo)
