Oleh, Dr. DJUNAIDI RAUPELE, SE. M.Si, Ketua Lembaga Pelayanan Publik dan Pengawasan Pembangunan
Pengosongan kawasan Gunung Botak dari aktivitas penambangan ilegal menandai sebuah fase baru dalam sejarah sosial, ekonomi, dan lingkungan Pulau Buru. Kawasan yang selama bertahun-tahun menjadi pusat perburuan emas, konflik kepentingan, dan peredaran merkuri kini memasuki periode yang relatif lebih sunyi. Bagi sebagian orang, ini adalah kelegaan. Bagi sebagian lainnya, ini adalah kehilangan sumber penghidupan.
Gunung Botak selama ini dihuni oleh beragam wajah penambangan: penambang lokal anak adat, warga lokal non-adat, hingga pekerja dari luar Pulau Buru dan luar Provinsi Maluku. Mereka hidup dalam satu ruang yang sama, namun dengan akses, perlindungan, dan kerentanan yang berbeda. Ketika aktivitas dihentikan, maka yang tersisa bukan hanya lubang-lubang bekas tambang, tetapi juga luka-luka sosial, persoalan ekonomi, dan pertanyaan besar tentang arah kebijakan ke depan.
Kondusivitas: Sampai Kapan Bisa Bertahan?
Pasca-pengosongan, stabilitas yang muncul bukanlah kondisi alami, melainkan hasil dari kehadiran dan pengawasan aparat negara. Maka pertanyaan yang patut diajukan adalah: sampai kapan rasa kondusif ini mampu bertahan tanpa bayang-bayang kekuatan represif?
Kondusivitas yang sejati bukan tidak adanya manusia di lokasi tambang, tetapi hadirnya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kesempatan ekonomi yang sah. Bila ruang legal belum benar-benar diisi oleh skema usaha resmi yang berpihak pada masyarakat lokal, maka kekosongan itu berpotensi kembali diisi oleh praktik-praktik lama dalam bentuk baru.
Pengalaman banyak daerah menunjukkan, ketika ketertiban hanya ditopang oleh patroli aparat tanpa solusi ekonomi, konflik akan kembali muncul dalam bentuk yang lebih tersembunyi dan lebih sulit dikendalikan.
Koperasi Tambang: Harapan Baru atau Beban Administratif?
Skema koperasi sering diposisikan sebagai jalan tengah: negara mengatur, masyarakat mengelola, dan lingkungan dilindungi. Namun di atas kertas konsep ini tampak indah, tetapi dalam praktiknya menghadapi tantangan besar.
Beberapa persoalan krusial yang harus dijawab secara jujur:
1. Persyaratan perizinan:
Apakah koperasi milik masyarakat lokal benar-benar mampu memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang rumit tanpa intervensi pihak luar?
2. Modal dan teknologi:
Apakah koperasi akan diberi akses pada teknologi ramah lingkungan yang benar-benar mampu menggantikan merkuri, atau hanya menjadi formalitas hukum?
3. Rekrutmen tenaga kerja:
Siapa yang akan diprioritaskan?
– Anak adat?
– Warga lokal?
– Pekerja luar daerah?
Bagaimana mencegah konflik horizontal akibat kecemburuan sosial dalam proses rekrutmen?
4. Transparansi dan pengawasan:
Siapa yang mengawasi koperasi agar tidak berubah wajah menjadi perusahaan terselubung milik elite tertentu?
Di Ujung 2025: Pertanyaan yang Sangat Relevan
Pengujung tahun anggaran 2025 adalah momentum refleksi. Negara telah mengeluarkan biaya sosial, keamanan, dan politik yang tidak kecil untuk mengosongkan Gunung Botak. Maka pertanyaan wajar yang muncul adalah:
Apakah tahun 2026 akan menjadi awal kebangkitan ekonomi rakyat secara legal dan ramah lingkungan?
Atau sekadar jeda sebelum siklus konflik berikutnya?
Sebagai bagian dari masyarakat sipil dan lembaga pengawasan pelayanan publik dan pembangunan, sikap tidak menikmati hasil tambang justru memberi ruang berdiri pada posisi moral yang jernih: berpihak pada kepentingan bersama, bukan pada keuntungan segelintir pihak.
Kesejahteraan Bersama: Jalan Tengah yang Berkeadilan
Makna “kesejahteraan bersama” dalam konteks Gunung Botak adalah keseimbangan:
✅ Yang bekerja memperoleh penghasilan layak
✅ Negara hadir melalui regulasi dan pengawasan
✅ Lingkungan dipulihkan
✅ Masyarakat menikmati air dan ikan yang bebas merkuri
Ini bukan utopia, tetapi membutuhkan keberanian politik, kejujuran birokrasi, dan keterlibatan masyarakat secara aktif.
Penutup: Ikhtiar Panjang
Gunung Botak hari ini adalah ruang kosong secara fisik, tetapi penuh makna secara sosial. Kondusifitas yang ada harus dijaga bukan dengan dominasi, tetapi dengan keadilan ekonomi, kepastian hukum, dan pengelolaan yang transparan.
Ikhtiar menjaga situasi kondusif bukan pekerjaan satu malam. Ini adalah perjalanan panjang untuk memastikan bahwa Gunung Botak tidak lagi menjadi luka bersama, tetapi berubah menjadi simbol transisi menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.(Syam)
