Mediaistana.com(Muba) – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus menunjukkan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Berdasarkan rilis resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Muba, Senin (6/10/2025), telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) bertema “Optimalisasi Pendapatan Daerah” yang digelar di Griya Agung Palembang. Dalam kegiatan tersebut, Pj Bupati Muba H. M. Toha Tohet, SH menegaskan pentingnya inovasi daerah dalam menggali potensi ekonomi dan memperkuat struktur keuangan daerah.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru dan diikuti oleh seluruh bupati serta wali kota se-Sumatera Selatan. Fokus pembahasan diarahkan pada langkah-langkah strategis dalam menghadapi penurunan DBH yang berpengaruh terhadap kemampuan daerah menjaga keberlanjutan pembangunan.
Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menekankan bahwa setiap pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari potensi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Upaya konkret harus dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk kendaraan milik pemerintah maupun perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing,” tegas Herman Deru
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Toha menyampaikan bahwa Pemkab Muba telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dan edukatif untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Kami akan terus berinovasi melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya alam,” jelasnya.
Bupati Toha juga menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting sebagai pilar utama dalam menopang pendapatan daerah.
“BUMD harus dikelola secara profesional dan berorientasi hasil. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperkuat ekonomi rakyat serta memberikan kontribusi nyata bagi PAD,” ujarnya.
Langkah ini sekaligus menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain bahwa pengelolaan BUMD yang sehat dan transparan dapat memperkuat daya saing fiskal secara berkelanjutan.
Selain menggali potensi pajak dan BUMD, Pemkab Muba juga berkomitmen mengoptimalkan tata kelola keuangan dan aset daerah agar lebih transparan, efisien, dan produktif.
Langkah ini sejalan dengan semangat good governance dan transparansi fiskal, yang kini menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan daerah.
Plt Kepala BPKAD Muba Ariyanto, SE, MSi menambahkan bahwa pemerintah pusat perlu memperhatikan keadilan fiskal dalam pembagian DBH bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Muba.
“Celah fiskal antara daerah penghasil dan non-penghasil harus diperhatikan agar pemerataan pembangunan dapat tercapai,” ungkapnya.
Ariyanto juga menegaskan pentingnya kolaborasi antardaerah di Sumatera Selatan untuk memperkuat basis pendapatan daerah.
“Sinergi antar kabupaten dan kota dalam pengelolaan pajak, retribusi, dan aset akan menjadi model pengelolaan fiskal yang lebih tangguh,” tambahnya
Dalam kegiatan Rakor tersebut, Bupati Toha hadir bersama Kepala Bappeda Muba Mursalin, SE, MM, Plt Kepala BPKAD Muba Ariyanto, SE, MSi, Plt Kepala Dinas Kominfo Muba Daud Amri, SH, dan Plt Kepala BP2RD Muba M. Hatta, SE, MM.
Rakor ini menjadi pengingat penting bagi seluruh kepala daerah bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat perlu dikurangi secara bertahap.
Melalui inovasi, digitalisasi pajak, dan pemberdayaan ekonomi lokal, Kabupaten Muba diharapkan dapat menjadi contoh nyata daerah yang mandiri secara fiskal dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(Ade/rilish)
