MEDIAISTANA.COM —TANGERANG – 16 November 2026 — Persoalan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, kembali menuai sorotan tajam. Hingga kini, masyarakat masih mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Tangerang, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam menuntaskan persoalan ketertiban umum yang telah berulang kali disampaikan warga.
Publik berhak mempertanyakan: ada apa dengan Satpol PP Kota Tangerang. Mengapa persoalan PKL di kawasan GOR Gondrong belum juga mendapatkan penyelesaian yang jelas dan terukur. Apakah penertiban mengalami kendala teknis, lemahnya koordinasi, atau belum adanya langkah tegas dari pejabat yang memiliki kewenangan.
Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Persoalan keberadaan PKL di kawasan GOR Gondrong telah menjadi keluhan masyarakat dalam waktu yang tidak singkat. Aktivitas perdagangan yang menggunakan area fasilitas umum, termasuk kawasan yang diduga berkaitan dengan jalur irigasi dan area penghijauan, dinilai berpotensi mengganggu fungsi ruang publik.
Kondisi tersebut juga menjadi perhatian warga karena akses pejalan kaki dapat terganggu, ruang publik semakin terbatas, dan ketertiban lingkungan belum sepenuhnya terwujud.
Masyarakat tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Warga hanya menginginkan pemerintah hadir menjalankan kewenangannya, menegakkan aturan secara konsisten, serta memberikan kepastian terhadap persoalan yang selama ini dikeluhkan.
Satpol PP merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, masyarakat mempertanyakan sejauh mana pelaksanaan tugas tersebut dalam menangani persoalan PKL GOR Gondrong.
Apabila selama ini sudah dilakukan pemantauan, pendataan, teguran, maupun koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat berhak mengetahui apa hasilnya. Jangan sampai seluruh tahapan tersebut hanya berakhir sebagai laporan kegiatan tanpa penyelesaian persoalan di lapangan.
Kasat Pol PP Kota Tangerang, Teguh Supriyanto, S.Sos., M.AP., diminta memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat dan insan pers mengenai perkembangan penanganan persoalan tersebut.
Publik membutuhkan jawaban yang konkret:
– Apakah sudah ada instruksi resmi penertiban.
– Apakah sudah dilakukan pendataan terhadap seluruh PKL yang berada di kawasan tersebut.
– Apakah status dan batas kawasan fasilitas umum, irigasi, serta penghijauan sudah diverifikasi.
– Apa kendala yang menyebabkan penertiban belum tuntas.
– Apakah sudah ada target waktu penyelesaian.
– Siapa pejabat yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan penertiban.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Sorotan masyarakat kini juga mengarah kepada Wali Kota Tangerang sebagai pimpinan pemerintahan daerah.
Kepala daerah harus memastikan setiap perangkat daerah bekerja sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan penertiban PKL GOR Gondrong, sudah seharusnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran yang bertanggung jawab.
Masyarakat meminta Wali Kota Tangerang tidak cukup hanya menerima laporan administratif. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi faktual di lapangan, termasuk memastikan apakah instruksi yang telah diberikan benar-benar dijalankan oleh perangkat daerah terkait.
Jangan sampai instruksi pimpinan berhenti di meja birokrasi, sementara kondisi yang dikeluhkan masyarakat tetap berlangsung.
Evaluasi harus mencakup pelaksanaan tugas, koordinasi antarinstansi, pengawasan, serta tindak lanjut atas setiap laporan masyarakat.
Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran disiplin aparatur, proses pemeriksaan harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Persoalan GOR Gondrong bukan sekadar persoalan aktivitas perdagangan. Ada kepentingan masyarakat yang lebih luas, yakni perlindungan dan pemanfaatan fasilitas umum sesuai peruntukannya.
Apabila terdapat bangunan atau lapak yang berdiri di atas tanah milik pemerintah, jalur irigasi, maupun kawasan penghijauan, pemerintah wajib memastikan status lahan, dasar pemanfaatan, serta legalitas aktivitas yang berlangsung di atasnya.
Jangan sampai fasilitas yang seharusnya memberikan manfaat bagi kepentingan umum justru kehilangan fungsinya akibat penggunaan yang tidak sesuai ketentuan.
Pemerintah juga harus memastikan penertiban dilakukan secara adil, manusiawi, dan sesuai prosedur. Para pedagang tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak, tetapi kepentingan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan tata ruang dan ketertiban umum.
Penegakan aturan harus berlaku bagi semua pihak tanpa tebang pilih.
Masyarakat juga meminta Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Kejaksaan Tinggi Banten memberikan perhatian sesuai tugas dan kewenangan masing-masing terhadap persoalan tata kelola pemerintahan dan penggunaan aset daerah di kawasan GOR Gondrong.
Apabila dalam penanganan persoalan tersebut ditemukan indikasi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, masyarakat meminta agar informasi dan bukti yang tersedia ditelaah melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Namun, setiap dugaan harus tetap diuji berdasarkan bukti, bukan dibangun melalui tuduhan tanpa dasar.
Masyarakat menginginkan adanya kepastian bahwa fasilitas publik dikelola secara transparan, pengawasan berjalan, dan setiap pejabat menjalankan tanggung jawabnya.
Hal yang paling dikhawatirkan masyarakat adalah munculnya kesan bahwa penegakan aturan tidak berjalan secara konsisten.
Apabila pemerintah memiliki aturan mengenai penggunaan fasilitas umum, ketertiban PKL, dan pemanfaatan kawasan, aturan tersebut harus diterapkan berdasarkan ketentuan yang sama kepada semua pihak.
Jangan sampai masyarakat kecil terus diminta mematuhi aturan, sementara persoalan penggunaan ruang publik yang telah berulang kali dilaporkan justru tidak memperoleh kepastian penyelesaian.
Pemerintah harus membuktikan bahwa penegakan Perda bukan sekadar slogan. Keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan pemantauan atau rapat koordinasi, melainkan dari kepastian tindak lanjut, kepatuhan terhadap aturan, dan pulihnya fungsi fasilitas umum.
Aspirasi masyarakat Gondrong dan Cipondoh sangat jelas: mereka menginginkan ketertiban, kenyamanan, akses pedestrian yang layak, serta pengembalian fungsi fasilitas umum sesuai peruntukannya.
Warga tidak meminta uang, tidak meminta keuntungan pribadi, dan tidak meminta perlakuan istimewa. Yang diminta adalah bukti kinerja pemerintah daerah.
Jangan sampai persoalan yang sudah berulang kali menjadi perhatian masyarakat terus dibiarkan tanpa target penyelesaian yang jelas.
**Kini tantangannya berada di tangan Pemerintah Kota Tangerang. Beranikah melakukan evaluasi terhadap jajaran Satpol PP? Mampukah pemerintah memberikan kepastian penertiban berdasarkan Perda? Dan kapan masyarakat dapat melihat perubahan nyata di kawasan GOR Gondrong.
Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui tindakan dan penjelasan resmi, bukan sekadar janji.
insan pers membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan resmi dari Wali Kota Tangerang, Kasat Pol PP Kota Tangerang, Camat Cipondoh, serta seluruh instansi terkait demi pemberitaan yang berimbang dan kepentingan masyarakat luas.
Penekanan editorial: Pemerintah Kota Tangerang diminta memberikan tiga hal yang dapat diuji publik: hasil evaluasi Satpol PP, kepastian status lahan GOR Gondrong, dan jadwal serta tahapan penertiban yang transparan.
Saya juga bisa menyusun kelanjutan tulisan ini menjadi laporan investigasi berseri dengan kronologi sejak pengaduan masyarakat hingga perkembangan terakhir penanganan PKL GOR Gondrong.
RED David E, SE.
