Banyumas, Mediaistana.com – Pagi yang tenang di kaki Gunung Slamet berubah menjadi riuh rendah oleh seruan keadilan. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan tumpah ke jalan, menggelar aksi damai menuntut penghentian aktivitas tambang galian C milik PT. Keluarga Sejahtera Bumiindo di Dusun Blembeng, Desa Gandatapa, Senin (19/1/2026).
Aksi yang berlangsung tertib ini dimulai dengan konvoi kendaraan bermotor menyisiri jalanan desa, menuju titik sentral aktivitas tambang.
Setelah menyuarakan aspirasi di lokasi, massa kemudian bergerak menuju Balai Desa Gandatapa untuk menyampaikan tuntutan mereka secara resmi.
Pemicu utama kemarahan warga bukanlah tanpa alasan. Kerusakan parah yang menyayat sepanjang Jalan Raya Baturraden Timur menjadi saksi bisu atas hilir mudiknya puluhan dump truck dengan tonase berlebih.
Aktivitas ini dinilai telah melampaui ambang batas toleransi lingkungan dan sosial.
Koordinator aksi, Fajar Kurniawan, menegaskan bahwa mobilitas angkutan tambang telah menciptakan keresahan mendalam bagi pengguna jalan.
Dampaknya sangat nyata. Truk-truk ini beroperasi dengan muatan yang jauh melampaui kapasitas dan kerap melintas secara ugal-ugalan. Kami turun ke jalan untuk memastikan dan mengawal agar aktivitas tambang ini segera ditutup,” ujar Fajar dengan nada tegas.
Data di lapangan menunjukkan intensitas kendaraan tambang mencapai 50 hingga 70 unit per hari.
Angka yang fantastis ini dinilai tidak sebanding dengan risiko keselamatan yang harus ditanggung ribuan pengguna jalan setiap harinya.
Fajar juga menyoroti adanya ketimpangan ekonomi-politik dalam kasus ini. Ia menekankan bahwa kerusakan jalan yang disebabkan oleh keuntungan segelintir pihak, pada akhirnya harus diperbaiki menggunakan dana negara yang bersumber dari pajak rakyat.
“Ini adalah kerugian kolektif. Jalan rusak akibat bisnis privat, namun perbaikannya membebani anggaran negara. Ini jelas tidak adil bagi masyarakat,” tambahnya.
Meski pihak perusahaan dikabarkan memiliki legalitas yang lengkap, Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan menekankan bahwa izin bukanlah dokumen absolut yang kebal hukum jika dalam praktiknya merugikan kemaslahatan publik.
Langkah konkret telah disiapkan oleh warga, di antaranya: : Pembentukan Satgas Bersama : Untuk mengawasi dan menindak truk yang melanggar batas tonase, serta Sinergi dengan Penegakan Hukum dengan berkolaborasi ; pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan guna
menertibkan pelanggaran di lapangan berikut Desakan Evaluasi Izin yang menuntut otoritas terkait untuk meninjau ulang izin operasional PT. Keluarga Sejahtera Bumiindo berdasarkan dampak sosial yang terjadi.
Menanggapi dinamika tersebut, Kepala Desa Gandatapa, Didit menyatakan bahwa pihak pemerintah desa telah berupaya melakukan langkah persuasif melalui musyawarah bersama warga pada 16 Januari lalu sebagai bentuk respons atas gejolak yang berkembang.
Hingga berita ini diturunkan, warga berkomitmen untuk terus mengawal hingga tuntutan mereka dipenuhi, demi menjaga kelestarian alam Gandatapa dan kenyamanan ruang publik di Banyumas.
