Pernikahan tak pernah lahir dari ruang hampa. Ia selalu diawali komunikasi, pertemuan, dan relasi yang terbangun secara sadar. Maka ketika data resmi Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mencatat lonjakan pernikahan antara perempuan lokal Tanah Mandar dengan pria warga negara asing, publik berhak bertanya: apa yang sesungguhnya sedang terjadi?
Fenomena ini terkonsentrasi di wilayah Pambusuang, Bala, dan Campa. Angkanya meningkat dari tahun ke tahun. Anehnya, negara seolah tak merasa perlu bersikap waspada. Aparat pengawasan orang asing tampak memperlakukan fakta ini sebagai hal biasa—sekadar urusan pribadi, bukan isu strategis.
Di tengah euforia sebagian masyarakat yang menganggap pernikahan dengan warga asing sebagai simbol prestise sosial, negara justru berpotensi kehilangan kendali atas ruang sosial, budaya, dan keamanan wilayah.
Tanah Mandar bukan kawasan wisata bebas kontrol. Ia adalah wilayah adat dengan sejarah, nilai, dan struktur sosial yang rapuh bila disentuh oleh arus asing tanpa pengawasan ketat. Kehadiran warga negara asing—apalagi dalam jumlah meningkat—tidak bisa dilepaskan dari risiko kejahatan lintas negara.
Pertanyaannya tajam dan tak bisa dihindari:
Siapa mereka?
Apa aktivitas mereka sebelum dan sesudah pernikahan?
Bagaimana status izin tinggal, sumber penghidupan, dan jejaring sosialnya?
Ketika pengawasan longgar, spekulasi publik tumbuh subur. Bukan tanpa alasan. Sejarah kejahatan narkotika di berbagai daerah menunjukkan pola serupa: wilayah sunyi, pengawasan lemah, masyarakat lengah.
Maka wajar jika publik mempertanyakan: apakah mungkin wilayah Tanah Mandar disusupi aktivitas ilegal seperti penanaman ganja, produksi narkotika sintetis (inex dan ekstasi), atau distribusi lintas wilayah?
Sekali lagi, ini bukan tudingan, melainkan alarm dini atas potensi kejahatan yang kerap luput dari deteksi negara.
Lebih mengkhawatirkan, erosi budaya Mandar kini berjalan beriringan dengan derasnya pengaruh digital global. Tanpa kontrol, generasi muda berisiko kehilangan pijakan nilai, sementara negara terlambat membaca ancaman yang tumbuh perlahan namun sistematis.
Atas dasar itu, Kapolda Sulawesi Barat melalui jajaran Satuan Pengawasan Orang Asing perlu segera:
melakukan pendataan ulang seluruh pernikahan beda negara,
membuka audit administratif dan izin tinggal, serta
menjalankan penyelidikan tertutup berbasis intelijen.
Negara tidak boleh kalah oleh kelengahan sendiri.
Cinta boleh lintas batas. Namun keamanan, budaya, dan kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan. Tanah Mandar bukan ruang abu-abu.
Ia bagian sah Republik Indonesia yang wajib dijaga—sebelum terlambat.
OPINI; KETUA GEBRAK SULBAR
