Proyek pembangunan drainase yang berada di bawah kewenangan Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Berau kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Kegiatan Pembangunan Drainase di Jalan Tajuk Kesuma RT 01, Kelurahan Gunung Tabur, diduga dikerjakan asal jadi dan jauh dari harapan warga. Rabu (21/01/2026).
Proyek yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dengan nilai anggaran mencapai Rp348.279.000 tersebut dilaksanakan oleh CV Najaha Karunia.
Namun di lapangan, kualitas pekerjaan justru memunculkan banyak tanda tanya.
Sejumlah warga menilai kualitas beton drainase tidak layak untuk menopang beban jalan. Padahal, posisi drainase yang berada tepat di sisi badan jalan semestinya menggunakan mutu beton minimal K-250 atau lebih, demi menjamin kekuatan struktur dan usia pakai bangunan.
Fakta di lapangan menunjukkan beberapa bagian beton tampak keropos, rapuh, dan mudah retak, sehingga memunculkan dugaan kuat ketidaksesuaian spesifikasi teknis.
Ironisnya, fungsi utama drainase sebagai pengendali aliran air justru tidak berjalan optimal. Di beberapa titik, air terlihat menggenang dan tidak mengalir langsung ke saluran utama, yang mengindikasikan lemahnya perencanaan teknis serta minimnya ketelitian dalam pelaksanaan pekerjaan.
Kondisi tersebut mempertegas dugaan lemahnya pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun pihak pengawas teknis Dinas PUPR. Pengawasan yang seharusnya menjadi benteng utama pengendalian mutu proyek justru dinilai longgar, sehingga membuka ruang terjadinya kegagalan mutu dan inefisiensi penggunaan anggaran Daerah
Berbagai tanggapan miring pun bermunculan dari masyarakat terhadap kinerja Dinas PUPR Kabupaten Berau, khususnya di Bidang SDA. Proyek yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dan keselamatan lingkungan, justru dinilai berpotensi menjadi pemborosan anggaran apabila kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan.
Masyarakat mendesak agar Dinas PUPR Kabupaten Berau segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk uji mutu beton dan audit teknis di lapangan. Tak hanya itu, warga juga meminta adanya pertanggungjawaban dari pihak pelaksana dan pengawas, agar kejadian serupa tidak terus berulang dan merugikan kepentingan publik.
Aroel Mandang
