Editorial Redaksi
Senter Maluku tampil bak obor di siang bolong—menyala terang dalam klaim, namun redup dalam legitimasi. Dengan percaya diri mereka menyebut diri sebagai puncak kemarahan rakyat Maluku, seolah jutaan warga telah bersepakat menitipkan suara pada satu kelompok yang entah mewakili siapa, berbicara untuk apa, dan berdiri di atas mandat yang mana.
Narasi yang dibangun lebih menyerupai gelembung sabun politik: besar, mengilap, namun pecah ketika disentuh nalar. Mengutip riuh media sosial lalu menyimpulkan “rakyat marah” adalah lompatan logika yang malas. Media sosial adalah ruang gaduh, bukan sensus. Ia penuh emosi sesaat, bukan peta utuh kehendak publik Maluku yang beragam dan kompleks.
Lebih problematis lagi, Senter Maluku memproduksi kritik tanpa data. Pembangunan disebut mandek, ekonomi diklaim tertekan, pemerintah dituding absen—semua dilontarkan tanpa satu pun indikator yang bisa diuji. Tidak ada angka, tidak ada tren, tidak ada perbandingan lintas waktu. Yang tersisa hanya slogan, diulang-ulang, berharap kerasnya suara menutup bolongnya substansi.
Desakan agar gubernur dan wakil gubernur Maluku mundur pun terdengar seperti teriakan dari pinggir lapangan. Negara bukan panggung orasi bebas. Jabatan publik bukan kursi plastik yang bisa dipindah karena diteriaki. Ada hukum, ada konstitusi, ada mekanisme evaluasi yang sah. Mengabaikan semua itu demi sensasi politik adalah bentuk ketidakdewasaan berdemokrasi.
Masalah Maluku—konflik sosial, ketimpangan ekonomi, tantangan pembangunan—bukan cerita satu malam. Ia adalah akumulasi panjang, lintas rezim, lintas kebijakan nasional dan daerah. Menimpakan seluruh beban sejarah itu ke satu kepemimpinan adalah jalan pintas yang tidak jujur, sekaligus pengkhianatan terhadap analisis yang serius.
Jika Senter Maluku sungguh berpihak pada rakyat, seharusnya mereka hadir dengan kerja intelektual, bukan sekadar kerja teriak. Kritik berbasis data, solusi kebijakan yang konkret, dan pengawalan program yang objektif—itulah advokasi. Selebihnya hanyalah agitasi yang dibungkus kata-kata besar.
Demokrasi tidak tumbuh dari klaim sepihak dan kemarahan yang direkayasa. Ia tumbuh dari mandat rakyat yang sah, kritik yang bertanggung jawab, dan keberanian menyodorkan argumen yang bisa diuji. Mengaku paling marah tidak otomatis berarti paling mewakili. Dan berteriak paling keras tidak pernah menjadi bukti bahwa suara itu adalah suara Maluku.
