Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.
Kepercayaan diri seorang pemimpin kerap diuji bukan oleh pujian, melainkan oleh keraguan. Demikian pula perjalanan tahun pertama kepemimpinan Hendrik Lewerissa sebagai Gubernur Provinsi Maluku. Sejak awal, tak sedikit warga yang menyangsikan kemampuannya menakhodai daerah berjuluk seribu pulau ini sepanjang 2025. Namun waktu perlahan menjawab pesimisme itu dengan deret capaian yang terukur.
Dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025, Gubernur yang akrab disapa HL ini langsung bergerak bersama Wakil Gubernur Abdullah Vanath. Dalam kurang lebih sepuluh bulan, fondasi pemerintahan mulai ditata dengan orientasi pada stabilitas ekonomi dan perbaikan tata kelola.
Pidato refleksi akhir tahun yang disampaikannya menjelang 1 Januari 2026 menjadi penegasan arah tersebut. Bukan sekadar retorika, melainkan paparan capaian yang konkret. Sejumlah program strategis nasional diimplementasikan secara bertahap: Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, percepatan penurunan stunting, hingga pengendalian inflasi. Proyek infrastruktur seperti penyelesaian Bendungan Waiapu di pulau Buru, pengembangan Maluku Integrated Port, hilirisasi sagu, dan pembangunan coastal road menjadi simbol keseriusan memperkuat konektivitas wilayah kepulauan.
Di sektor ekonomi, sentimen positif mulai terasa. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan III 2025 mencapai 4,31 persen, naik dari 3,39 persen pada triwulan II. Optimisme untuk menembus 5 persen di triwulan IV mencerminkan keyakinan bahwa Maluku tidak berjalan di tempat. Penurunan angka kemiskinan dari 15,78 persen (September 2024) menjadi 15,38 persen (Maret 2025) turut memperlihatkan adanya perbaikan kesejahteraan, meski masih menyisakan pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Pengendalian inflasi juga menunjukkan hasil menggembirakan. Inflasi tahunan Maluku pada November 2025 tercatat 2,33 persen, lebih rendah dari angka nasional 2,72 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku tahun 2025 mencapai 74,09 poin dan masuk kategori “tinggi”. Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi cermin dari perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Stabilitas sosial pun menjadi perhatian. Menjelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah memastikan ketersediaan bahan pokok aman hingga tiga bulan ke depan di 11 kabupaten/kota. Apresiasi kepada TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat atas terjaganya keamanan sepanjang 2025 menegaskan bahwa pembangunan hanya mungkin berlangsung dalam suasana damai. Nilai pela gandong dan persaudaraan orang basudara kembali ditegaskan sebagai energi sosial Maluku.
Di bidang tata kelola pemerintahan, sejumlah pengakuan nasional diraih: peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, SPM Awards 2025, TPID Awards 2025, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, hingga capaian Zona Hijau MCSP dari KPK. Semua ini memperlihatkan bahwa komitmen perbaikan birokrasi tidak berhenti pada slogan.
Namun, editorial ini tidak berhenti pada euforia capaian. Tahun 2026 menanti dengan tantangan yang lebih kompleks. Keterbatasan anggaran, kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur yang belum sepenuhnya optimal menjadi determinan yang harus dikelola secara cermat. Perbaikan mesti dilakukan secara gradual dan realistis, selaras dengan kapasitas sumber daya yang tersedia.
Kepercayaan publik adalah modal yang harus dijaga dengan konsistensi. Jika tahun 2025 menjadi fase pembuktian bahwa HL bukan sekadar “omon-omon”, maka tahun 2026 adalah momentum penguatan dan akselerasi. Harapan masyarakat Maluku tidak hanya pada keberlanjutan tren positif, tetapi pada pemerintahan yang semakin inklusif, adaptif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Pada akhirnya, kepemimpinan diuji oleh keberlanjutan. Dan Maluku, dengan segala potensi dan tantangannya, menanti langkah-langkah berikut yang lebih kokoh dan berkeadilan untuk Maluku pung bae.
