Pernyataan soal penertiban tambang emas ilegal Gunung Botak kembali memantik perdebatan publik. Namun, pengacara pertambangan dan pengamat sosial-politik Taib Warhangan, SH, MH, menilai langkah Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa justru sedang diarahkan untuk menyelamatkan Pulau Buru dari ancaman kerusakan lingkungan yang semakin parah.
Menurut Taib, siapa pun yang menjadi gubernur Maluku saat ini pasti akan mengambil langkah serupa. Sebab, kondisi Gunung Botak sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan akibat aktivitas tambang ilegal yang berlangsung bertahun-tahun tanpa kontrol.
“Jangan dibangun opini seolah-olah seluruh masyarakat Buru bergantung hidup dari Gunung Botak. Faktanya, yang menikmati hasil terbesar selama ini hanya kelompok tertentu dan mafia tambang,” tegas Taib, Jumat, (22/5)
Ia menilai kebijakan gubernur Hendrik Lewerisaa mendorong masyarakat bergabung ke koperasi merupakan jalan tengah yang realistis. Pemerintah, kata dia, tidak pernah menutup permanen kawasan Gunung Botak, melainkan berupaya menata aktivitas pertambangan agar legal, terukur, dan memiliki dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Maluku sendiri berulang kali menegaskan bahwa fokus utama penertiban adalah penyelamatan lingkungan dan penghentian praktik tambang ilegal. Gubernur Hendrik Lewerissa bahkan menyebut pencemaran merkuri dan sianida di kawasan Gunung Botak sudah sangat parah dan mengancam sungai maupun laut di Pulau Buru.
Dalam sejumlah pernyataannya, gubernur juga menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah terhadap aktivitas ilegal yang hanya menguntungkan segelintir orang tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap daerah.
Taib menilai polemik yang berkembang saat ini tidak bisa dilepaskan dari momentum politik dan periodisasi pemerintahan gubernur. Menurutnya, setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab meninggalkan warisan tata kelola yang baik, termasuk dalam penanganan sumber daya alam.
“Kalau gubernur membiarkan kerusakan terus terjadi, nanti juga akan disalahkan. Sekarang ketika dilakukan penataan, malah ada framing bahwa pemerintah mematikan ekonomi rakyat. Ini harus jujur dilihat,” katanya.
Ia mempertanyakan klaim bahwa masyarakat Buru hidup dari tambang Gunung Botak. Menurutnya, secara faktual hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas tambang, sementara mayoritas warga Buru tetap hidup dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha lainnya.
“Coba hitung secara objektif, berapa persen sebenarnya orang Buru yang menggantungkan hidup di Gunung Botak? Jangan seolah-olah seluruh Pulau Buru akan lumpuh kalau tambang ilegal ditertibkan,” ujarnya.
Taib juga menyoroti munculnya berbagai kepentingan dalam polemik Gunung Botak, termasuk dugaan keterlibatan mafia tambang dan jaringan cukong yang selama ini menikmati keuntungan besar dari aktivitas ilegal di kawasan tersebut.
Pemerintah sendiri menemukan berbagai persoalan serius dalam penertiban terakhir, termasuk kerusakan lingkungan ekstrem hingga keberadaan puluhan warga negara asing di lokasi tambang.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terjebak dalam propaganda yang menggiring opini bahwa penertiban Gunung Botak adalah bentuk ketidakberpihakan kepada rakyat kecil.
Menurutnya, penataan tambang melalui koperasi justru membuka peluang agar masyarakat lokal bisa terlibat secara legal dan memperoleh manfaat yang lebih adil.
“Kalau dikelola secara benar, masyarakat tetap bisa bekerja, daerah mendapat manfaat, dan lingkungan tidak dihancurkan. Itu inti kebijakan gubernur hari ini,” pungkasnya.
