MEDIAISTANA.COM — KOTA TANGERANG — 11 NOVEMBER 2026 — Persoalan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, semakin memunculkan tanda tanya besar. Kali ini, muncul pengaduan yang menyebutkan adanya dugaan pedagang dipagari setelah tidak bersedia membayar uang kepada seseorang yang disebut bernama Kosim.
Informasi yang disampaikan kepada media menyebutkan, pedagang yang tidak membayar uang tersebut diduga mengalami pembatasan akses berjualan melalui pemagaran lapak. Bahkan, sejumlah baleho pedagang disebut telah dibuka atau dilepas. Kondisi ini menimbulkan keresahan dan pertanyaan: apakah ada pihak tertentu yang merasa memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang boleh berjualan dan siapa yang harus kehilangan akses berdagang di kawasan tersebut.
Jika benar terdapat pedagang yang dipagari karena menolak membayar pungutan tanpa dasar hukum, persoalan ini bukan lagi sekadar masalah penataan PKL. Dugaan tersebut harus diperiksa secara serius karena menyangkut hak pedagang, kepastian hukum, dan kemungkinan adanya praktik pungutan liar atau intimidasi.
Masyarakat meminta pemerintah membuka secara terang siapa sebenarnya yang mengatur lapak-lapak PKL di GOR Gondrong. Apakah ada surat penunjukan koordinator? Apakah terdapat izin resmi pengelolaan lapak? Siapa yang menentukan besaran pembayaran? Ke mana uang tersebut disetorkan? Dan atas dasar aturan apa pedagang harus membayar?
Jangan sampai fasilitas umum yang seharusnya dapat digunakan masyarakat justru menimbulkan kesan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi apabila benar ada pedagang yang merasa tertekan, takut berjualan, atau kehilangan tempat usaha karena tidak mengikuti permintaan pembayaran yang belum jelas dasar hukumnya.
Warga juga menyampaikan kekhawatiran bahwa aktivitas PKL akan kembali ramai ketika petugas Satpol PP datang melakukan pemantauan atau penertiban. Setelah petugas meninggalkan lokasi, persoalan dikhawatirkan kembali berulang dan pedagang kembali menghadapi ketidakpastian.
Karena itu, Camat Cipondoh, Trantib Kecamatan Cipondoh, Kasat Satpol PP Kota Tangerang, dan jajaran terkait diminta segera turun langsung. Jangan hanya melakukan pemantauan, pendataan, atau menyampaikan janji. Masyarakat membutuhkan tindakan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah harus memeriksa kondisi pagar bambu, legalitas penggunaan lahan, keberadaan lapak, serta dugaan pungutan terhadap pedagang. Jika ditemukan pelanggaran, lakukan penanganan sesuai peraturan dan prosedur hukum. Jika ditemukan dugaan pungli atau intimidasi, serahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum berdasarkan bukti.
Masyarakat juga menyoroti kondisi kawasan yang dinilai kurang tertata, terkesan kotor, serta terganggunya fungsi trotoar dan fasilitas umum. Penataan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar memindahkan atau memagari pedagang tanpa menyelesaikan akar persoalan.
Pedagang yang mencari nafkah harus memperoleh kepastian dan perlakuan yang adil. Namun, penggunaan trotoar, fasilitas olahraga, dan lahan publik juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang bertindak sewenang-wenang, baik terhadap pedagang maupun masyarakat.
Warga meminta:
1. Camat Cipondoh segera turun langsung memeriksa dugaan pemagaran lapak dan keluhan pedagang.
2. Trantib Kecamatan Cipondoh menjelaskan langkah pengawasan serta dasar penataan PKL di kawasan GOR Gondrong.
3. Satpol PP Kota Tangerang melakukan pemeriksaan dan penertiban apabila ditemukan pelanggaran, bukan sekadar pemantauan sesaat.
4. Aparat penegak hukum menelusuri dugaan pungutan liar, intimidasi, dan penguasaan lapak apabila terdapat bukti serta laporan yang dapat diperiksa.
5. Pemerintah Kota Tangerang membuka informasi mengenai legalitas lapak, pengelolaan kawasan, dan pihak yang diberi kewenangan.
6. Trotoar, fasilitas olahraga, kebersihan, dan akses publik GOR Gondrong dikembalikan sesuai fungsi dan ketentuan hukum.
Nama Kosim serta nama-nama lain yang pernah disebut dalam pengaduan masyarakat harus diklarifikasi secara langsung. Tidak boleh ada penghakiman sebelum pemeriksaan dan pembuktian. Namun, tidak boleh pula ada laporan masyarakat yang diabaikan tanpa tindak lanjut.
Masyarakat berharap Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberi perhatian terhadap aspirasi warga mengenai dugaan pungutan liar dan praktik intimidasi di lingkungan masyarakat. Apabila terdapat unsur pidana, aparat diminta memprosesnya secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Warga tidak meminta uang, tidak meminta jabatan, dan tidak mencari keuntungan pribadi. Yang diminta adalah kepastian hukum, perlindungan bagi pedagang, penataan kawasan, serta bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk kepentingan masyarakat.
Camat Cipondoh, Trantib Kecamatan Cipondoh, Satpol PP Kota Tangerang, dan aparat penegak hukum jangan diam. Segera periksa, klarifikasi, dan tindak lanjuti seluruh pengaduan masyarakat. Jangan biarkan persoalan GOR Gondrong terus berulang sementara pedagang dan warga menunggu kepastian.
Red David E,SE.
