Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath menegaskan bahwa pembangunan Maluku selama ini masih bertumpu pada pondasi ekonomi yang rapuh dan sangat bergantung pada aliran dana dari pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat pelantikan DPC IPPM Pelauw di aula kantor Bupati Buru, Jumat (19/12)
Menurut Wagub roda pemerintahan dan perekonomian daerah hingga kini masih ditopang oleh dana transfer pusat, termasuk gaji aparatur sipil negara, TNI, Polri, serta berbagai instansi vertikal. Nilai dana yang mengalir ke Maluku dari pusat diperkirakan mencapai Rp 35 hingga Rp 36 triliun per tahun, namun dinilai belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara maksimal.
“Uang itu datang, tetapi tidak berputar kuat di daerah. Banyak habis untuk cicilan kredit, dan sebagian kembali keluar Maluku,” ujar Wagub.
Ia menjelaskan, sebagian besar penerima gaji sudah terikat kewajiban kredit di perbankan. Akibatnya, daya dorong belanja masyarakat terhadap sektor riil menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan uang yang masuk ke Maluku tidak bertahan lama di pasar lokal, bahkan kembali mengalir ke luar daerah.
Wagub menilai situasi tersebut sebagai salah satu faktor utama mengapa pertumbuhan ekonomi Maluku belum kokoh. Ketergantungan pada dana pusat, tanpa diimbangi penguatan ekonomi lokal dan produktivitas masyarakat, membuat struktur ekonomi daerah menjadi rentan.
Dalam kesempatan itu, Wagub juga mengajak seluruh kepala daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Buru untuk menjadikan pelayanan perdana sebagai momentum membangun ekonomi daerah yang lebih mandiri.
“Pemerintahan ini harus dibangun di atas pondasi ekonomi yang kuat, bukan sekadar menunggu uang dari pusat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menggambarkan tantangan besar pembangunan Maluku ke depan, sekaligus menjadi peringatan agar arah kebijakan daerah lebih fokus pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kesejahteraan masyarakat.(Syam)
