Dugaan mafia anggaran,DD,ADD serta dana Rewort tahun 2023 / 2024 Harus di ungkap secara hukum di desa awear kecamatan fordata kabupaten kepulauan Tanimbar
Media Istana awear, pemerintahan yang bersih bebas dari ancaman KKN agar semua terhindar dari tuduhan masyakarat kepada pemerintah desa untuk itu perlu memandang juga perlu bekerja dengan benar dan ikhlas melayani Rakyat supaya di akhirat terjawab oleh yang maha kuasa, oleh karena itu sw membuat satu terobosan penting di satu desa yang jauh dari perkotaan sebut saja desa awear fordata .
sw mengungkap salah satu tindakan kejahatan berupa anggaran DD, ADD dari tahun 2021 sampai 2024 serta anggaran REWORT Tahun 2023 sampai 2024 yang mana belum semuanya di nikmati oleh masyarakat , pemerintahan desa harus bertanggung jawab atas dugaan penyalagunaan keuangan negara yang cukup besar untuk itu sw terpanggil sehingga mafia anggaran yang dinikmati oleh pemerintagan desa setempat dapat terbongkar .
sw berharap kepada marselus anglela alias RB agar jangan jadi pahlawan yang menjadi beking dugaan KORUPSI di desa awear , negara ini negara hukum jadi sw berharap penegak hukum harus memanggil RB agar turut Di periksa oleh ispektorat daerah karena yang bersangkutan sudah membuat statment yang seolah oleh dia kebal hukum, siapa pun yang ingin menjadikan lahan KAORUPSI harus di hukum supaya masyarakat mengetahui pekerjaan yang selama ini bekerja dengan hati kotor harus di adili ke Maja Hijau.
Hukum Indonesia telah menetapkan sanksi tegas bagi pelaku korupsi, baik itu berupa hukuman penjara maupun denda yang besar. Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan jelas memberikan ancaman pidana bagi siapa saja yang terbukti melakukan korupsi, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa.
Pemerintah juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan, baik melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun KPK, guna memastikan bahwa penggunaan dana desa benar-benar sesuai dengan peruntukannya dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Sw meminta kepada pemerintah Indonesia dengan bawah kepimpinan presiden prabowo Subianto Penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi dana desa menjadi kunci untuk membangun Indonesia yang lebih baik, sejahtera, dan bebas dari korupsi.harapan warga serta wartawan media yang mengawal kasus dugaan mafia anggaran tersebut di desa awear kecamatan fordata kabupaten Kepulauan Tanimbar propinsi Maluku.(Sw)
