Bencana tidak hanya menguji daya tahan alam, tetapi juga menguji watak sebuah kekuasaan. Di tengah banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatra—dengan korban jiwa, ribuan pengungsi, kerusakan lingkungan, serta infrastruktur yang lumpuh—publik justru disuguhi serangkaian keputusan yang memancing tanda tanya besar. Dalam perbincangan dengan seorang kawan, muncul tiga kata yang ia anggap paling tepat untuk menjadi pengingat bagi pemerintahan kita hari ini di tingkat nasional.
Kata pertama: arogan.
Ketika negara-negara lain menyatakan kesediaan membantu secara kemanusiaan, bantuan itu justru ditolak. Padahal di lapangan, warga membutuhkan uluran tangan sesegera mungkin—bahkan untuk kebutuhan paling dasar seperti makanan. Bantuan beras pun dipersoalkan. Di saat rakyat berjuang bertahan hidup, penolakan semacam ini terasa jauh dari semangat solidaritas global dan empati kemanusiaan.
Pada saat yang sama, bencana ini belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional. Alasan administratif kerap dikemukakan: Indonesia memiliki 38 provinsi, sementara yang terdampak “baru” tiga. Namun apakah penderitaan manusia dapat direduksi menjadi sekadar hitungan wilayah? Lebih dari seratus nyawa melayang, ribuan orang jatuh sakit, puluhan ribu kehilangan tempat tinggal. Kerusakan ekologis dan infrastruktur tak terhitung nilainya. Jika semua itu diserahkan semata pada kemampuan anggaran daerah, bukankah itu sama saja dengan membiarkan luka menganga tanpa perawatan memadai?
Kata kedua: otoriter.
Kritik, laporan lapangan, dan suara nurani sering kali dianggap sebagai pembesaran masalah. Ketika jurnalisme menjalankan fungsinya—menyampaikan fakta, bahkan dengan air mata—yang muncul justru kesan alergi terhadap kenyataan. Padahal, demokrasi yang sehat tidak takut pada cermin. Ia justru membutuhkan pantulan jujur agar dapat berbenah.
Ada pula pertanyaan moral yang tak kalah penting: di mana tanggung jawab para pelaku usaha besar yang selama bertahun-tahun memanfaatkan sumber daya alam Sumatra? Seharusnya, dalam situasi seperti ini, mereka tampil paling depan—membantu pemulihan, memperbaiki infrastruktur, dan memulihkan lingkungan. Bukan sekadar lewat donasi simbolik, melainkan tanggung jawab nyata. Tanpa itu, keadilan ekologis hanya akan menjadi jargon kosong.
Kata ketiga—dan mungkin yang paling menyakitkan: ketiadaan empati.
Jika para pengambil kebijakan benar-benar merasakan derita rakyatnya, tidak akan ada penolakan terhadap bantuan kemanusiaan. Tidak akan ada upaya mengecilkan penderitaan. Yang ada justru penggalangan solidaritas seluas-luasnya, lintas daerah dan lintas negara. Karena bencana, pada hakikatnya, adalah urusan kemanusiaan—bukan semata urusan citra atau administrasi.
Air bah mungkin akan surut. Namun pertanyaannya, apakah nurani kita ikut mengalir bersamanya, atau justru tertinggal kering di daratan kekuasaan? Editorial ini bukan sekadar kritik, melainkan seruan: agar negara kembali hadir dengan hati, bukan hanya dengan kewenangan (AS/CS)
