Pemerintah,Surabaya ||Mediaistana.com skandal bantuan sosial kembali mencoreng wajah birokrasi akar rumput. Di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, bantuan Gamis yang seharusnya menjadi benteng terakhir warga miskin justru diduga dibajak secara sistematis. Orang-orang yang hidup berkecukupan tetap nyaman berada dalam daftar penerima, sementara warga miskin asli tersingkir tanpa penjelasan.(24/12/2025)
Hasil penelusuran mengungkap fakta telanjang: data penerima Gamis penuh kejanggalan. Warga dengan rumah layak, kendaraan pribadi, dan bekerja di pemerintahan pemkot masih tercatat sebagai penerima aktif fitri jojoran IV/17a. Sebaliknya, warga miskin yang hidup pas-pasan, menumpang, bahkan kesulitan makan harian, justru tak pernah masuk sistem. Ini bukan kesalahan satu-dua hari—ini kegagalan yang dibiarkan bertahun-tahun.
Kelurahan Mojo sebagai garda terdepan pendataan dinilai hanya bekerja di atas kertas. Verifikasi lapangan nyaris tak terlihat. Data lama dipelihara, bukan dibersihkan. Kecamatan Gubeng yang seharusnya mengawasi justru tampak pasif, seolah kehilangan nyali untuk menertibkan. Sementara Dinas Sosial, sebagai pemegang kendali kebijakan bansos, terkesan menutup mata terhadap data kotor yang terus dipakai menyalurkan uang rakyat.
Warga menyebut kondisi ini sebagai “rahasia umum”. “Yang dekat aparat aman. Yang benar-benar miskin disuruh nunggu, nunggu, lalu hilang dari daftar,” ungkap salah satu warga dengan nada kesal. Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa pendataan bansos bukan lagi berbasis kebutuhan, melainkan relasi dan pembiaran.
Situasi ini jelas bertabrakan dengan aturan negara. Undang-undang menegaskan bansos hanya untuk fakir miskin dan harus didata secara akurat serta mutakhir. Namun di Mojo, hukum seolah berhenti di atas meja birokrasi. Ketika orang kaya dilindungi oleh data yang tak pernah diperbarui, dan warga miskin dibuang dari sistem, maka yang terjadi adalah perampasan hak sosial secara terang-terangan.
Lebih memprihatinkan, hingga kini tak terlihat langkah koreksi serius. Tidak ada audit terbuka. Tidak ada pembersihan data massal. Tidak ada sanksi bagi pihak yang lalai. Semua aman. Semua diam. Yang terus menderita hanyalah warga miskin yang kehilangan haknya.
Skandal Mojo bukan sekadar soal data. Ini adalah potret birokrasi tanpa nurani, di mana bantuan sosial berubah fungsi menjadi fasilitas bagi yang tidak berhak, sementara warga miskin dijadikan korban sistem yang busuk dan malas berbenah.
Publik kini menunggu sikap tegas Pemerintah Kota Surabaya. Jika praktik ini terus dibiarkan, maka bansos tidak lagi menjadi instrumen keadilan, melainkan alat ketidakadilan yang sengaja dipelihara oleh aparat yang gagal menjalankan amanat negara…..bersambung
