Oleh: M. Taib Warhangan, SH. MH.
Pemekaran daerah bukan sekadar pemecahan wilayah administratif. Ia adalah ikhtiar menghadirkan keadilan, mendekatkan negara kepada rakyatnya, serta membuka jalan percepatan pembangunan yang selama ini terhambat oleh jarak, bentang geografis, dan keterbatasan rentang kendali pemerintahan. Dalam konteks inilah, aspirasi pemekaran di Provinsi Maluku menemukan relevansi dan urgensinya.
Hingga akhir 2025, tercatat sedikitnya 13 Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) asal Maluku yang masuk dalam mekanisme Forum Komunikasi Nasional (Forkonas). Dari sekian usulan tersebut, Buru Kaiely tampil sebagai salah satu yang paling siap, paling rasional, dan paling strategis untuk segera diwujudkan.
Buru Kaiely: Bukan Sekadar Layak, tetapi Mendesak
Pulau Buru selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan bentang alam luas, sumber daya alam melimpah, serta posisi strategis di Provinsi Maluku. Namun di balik kekayaan tersebut, terdapat tantangan serius berupa jauhnya akses layanan pemerintahan dan belum optimalnya pengelolaan potensi daerah.
Buru Kaiely hadir sebagai jawaban atas persoalan itu.
Secara administratif, dokumen usulan CDOB Buru Kaiely telah disiapkan secara matang dan resmi diserahkan kepada Senator DPD RI, M. Bisri Latuconsina, menandai kesiapan politik, teknokratis, dan sosial. Dukungan masyarakat adat, tokoh agama, pemuda, hingga pemerintah desa menunjukkan bahwa pemekaran ini bukan kehendak elit semata, melainkan aspirasi kolektif rakyat Pulau Buru.
Kekayaan Alam yang Tak Terbantahkan
Buru Kaiely memiliki fondasi ekonomi yang sangat kuat—bahkan dapat menjadi salah satu daerah otonom baru paling mandiri di Maluku.
Pertama, sektor pertambangan, khususnya emas, telah lama dikenal sebagai potensi unggulan Pulau Buru. Dengan tata kelola yang baik dan pengawasan negara yang kuat melalui pemerintahan baru, sektor ini dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan dan berkelanjutan.
Kedua, potensi energi panas bumi (geothermal) menjadikan Buru Kaiely sebagai wilayah prospektif dalam pengembangan energi baru terbarukan. Di tengah transisi energi nasional, Buru Kaiely memiliki peluang besar menjadi bagian penting dari peta ketahanan energi Indonesia timur.
Ketiga, pertanian. Tak berlebihan jika Pulau Buru dikenal sebagai lumbung padi Maluku. Hamparan sawah yang luas, tanah subur, dan budaya bertani yang mengakar kuat menjadikan Buru Kaiely sebagai penyangga ketahanan pangan regional. Ditopang dengan kehadiran bendungan raksasa yang kini dan terus dikembangkan, sistem irigasi pertanian akan semakin kokoh dan berkelanjutan.
Dengan pemekaran, sektor pertanian tidak lagi berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dari hulu ke hilir: produksi, pengolahan, hingga distribusi.
Pemekaran sebagai Jalan Pemerataan
Dalam wilayah kepulauan seperti Maluku, satuan pemerintahan yang terlalu besar justru melahirkan ketimpangan. Pemekaran Buru Kaiely akan memperpendek rentang kendali, mempercepat pengambilan keputusan, serta menghadirkan layanan publik yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih manusiawi.
Lebih dari itu, Buru Kaiely memiliki modal sosial yang kuat: masyarakat adat yang solid, nilai-nilai kearifan lokal yang hidup, serta semangat kolektif untuk membangun daerahnya sendiri.
Penutup: Momentum yang Tidak Boleh Terlewat
Di tengah wacana pemekaran daerah yang kerap dipandang skeptis, Buru Kaiely justru menghadirkan contoh ideal tentang bagaimana pemekaran dirancang: berbasis kebutuhan nyata, potensi riil, dan kesiapan menyeluruh.
Kini, bola berada di tangan pemerintah pusat. Jika keadilan pembangunan benar-benar ingin diwujudkan dari pinggiran, maka Buru Kaiely layak ditempatkan di barisan terdepan CDOB Maluku yang segera dimekarkan—bukan hanya demi Pulau Buru, tetapi demi masa depan Maluku dan Indonesia timur yang lebih berimbang.
