Oleh: Chairul Syam
Pembangunan Rumah Sakit Daerah Lala di Kecamatan Namlea bukan sekadar proyek fisik. Ia adalah simbol harapan ribuan masyarakat Buru akan pelayanan kesehatan yang lebih layak, manusiawi, dan bermartabat. Dengan dukungan anggaran APBN yang nilainya lebih dari seratus miliar rupiah, negara sesungguhnya telah menunjukkan keberpihakannya: kesehatan adalah hak dasar yang tidak boleh ditunda.
Peletakan batu pertama oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, didampingi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Bupati Buru Ikram Umasugi, menjadi penanda kuat bahwa proyek ini berada dalam sorotan nasional. Momentum itu mengandung pesan jelas: pembangunan ini harus selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna.
Namun harapan besar sering kali diuji oleh kenyataan di lapangan. Dalam perjalanan proyek, publik dikejutkan oleh fakta bahwa pada masa ketika progres seharusnya telah menyentuh angka 50 persen, realisasi pekerjaan justru baru mencapai 16,24 persen. Angka ini bukan sekadar statistik teknis, melainkan alarm bagi akuntabilitas dan keseriusan semua pihak yang terlibat.
Masyarakat tentu berhak bertanya: bagaimana mungkin proyek strategis dengan pengawasan berlapis dan dana besar bisa tertinggal sejauh itu? Pertanyaan ini penting, bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan agar kesalahan tidak diwariskan, dan kegagalan tidak diulang.
Sejarah telah memberi pelajaran pahit. Rumah Sakit di Tatanggo masih menjadi ingatan kolektif tentang proyek kesehatan yang gagal dan terbengkalai. Banyak pihak meyakini, jika tidak terjadi perubahan arah dan kepemimpinan baru dalam pengelolaan proyek, bukan tidak mungkin Rumah Sakit Lala akan bernasib serupa—terbengkalai, kehilangan makna, dan jauh dari tujuan awalnya.
Di titik inilah publik menaruh harapan pada hadirnya kepemimpinan baru. Penunjukan direktur rumah sakit yang baru dipandang sebagai momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh, memperkuat koordinasi, serta memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana dan standar. Kepemimpinan yang segar diharapkan membawa semangat profesionalisme, keterbukaan, dan keberpihakan yang jelas kepada kepentingan masyarakat.
Pergantian kepemimpinan rumah sakit pada akhirnya membuka jalan bagi perbaikan. Ini membuktikan bahwa pembangunan tidak hanya soal beton dan besi, tetapi juga soal integritas, ketegasan, dan keberanian mengambil keputusan. Tanpa itu, sebesar apa pun anggaran, proyek hanya akan menjadi monumen kegagalan.
Dengan kepemimpinan direktur RSUD yang baru, optimisme itu kini menemukan pijakan yang lebih nyata. Progres pembangunan PHTC yang sebelumnya terhenti pada angka 16,23 persen kini diharapkan dapat digenjot secara signifikan hingga mencapai sekitar 90 persen penyelesaian, membuka jalan bagi Rumah Sakit Lala untuk naik kelas menuju rumah sakit tipe C. Jika komitmen, pengawasan, dan tata kelola dijalankan secara konsisten, rumah sakit ini bukan hanya dapat difungsikan untuk melayani masyarakat Kabupaten Buru, tetapi juga menjadi pusat rujukan bagi kabupaten-kabupaten tetangga.
Kini, masyarakat menaruh harapan baru. Rumah Sakit Lala harus menjadi simbol kebangkitan tata kelola pembangunan di daerah: transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Publik tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran dan tanggung jawab.
Karena pada akhirnya, rumah sakit ini bukan milik proyek, bukan milik pejabat, dan bukan milik kontraktor. Ia adalah milik rakyat—tempat di mana nyawa diselamatkan, harapan dipulihkan, dan kehadiran negara benar-benar dirasakan.
Semoga kabupaten buru, dengan kepemimpinan baru yang membawa arah dan harapan, kita belajar bahwa pembangunan yang berhasil selalu dimulai dari niat yang lurus dan diakhiri dengan tanggung jawab yang utuh.
