Edirorial oleh: Chairul Syam
Di Kabupaten Buru, minyak tanah kini menjelma menjadi barang langka—bukan karena ia tak lagi dibutuhkan, tetapi karena ia seolah sengaja dijauhkan dari dapur-dapur rakyat. Ironisnya, kelangkaan ini telah berlangsung lama, melintasi satu fase penting: dari masa Gunung Botak masih berdenyut oleh aktivitas tambang ilegal, hingga kini ketika gunung itu telah hampir dua bulan ditutup rapat.
Saat Gunung Botak masih beraktivitas, rakyat dipaksa memahami keadaan dengan getir. Minyak tanah langka, harga melambung, dan kecurigaan pun tumbuh: pasokan diduga dialihkan ke kawasan tambang, dijual dengan harga tinggi demi memenuhi kebutuhan mesin dan kepentingan ekonomi segelintir pihak. Dugaan itu mungkin pahit, tetapi setidaknya terasa masuk akal.
Namun kini, ketika Gunung Botak tak lagi menyala, logika itu runtuh. Tambang ditutup, aktivitas berhenti, tetapi minyak tanah tetap saja menghilang dari pasaran. Antrian panjang, pengecer kehabisan stok, dan ibu-ibu rumah tangga kembali pulang dengan tangan kosong. Pertanyaannya menggantung di udara: ke mana sebenarnya minyak tanah itu pergi?
Di sinilah ironi berubah menjadi tanda tanya besar. Jika bukan Gunung Botak, lalu siapa? Jika bukan kebutuhan industri, lalu apa yang menghambat distribusi? Apakah ada masalah serius dalam tata kelola, pengawasan, atau justru permainan lama yang berganti wajah?
Menjelang bulan suci Ramadan, kegelisahan ini kian mendesak. Minyak tanah bukan sekadar komoditas; ia adalah denyut kehidupan dapur rakyat kecil. Tanpanya, beban ekonomi semakin berat, dan kekhusyukan ibadah terancam oleh urusan perut dan api kompor yang tak menyala.
Di titik inilah, peran Dinas Perindustrian dan instansi terkait tak bisa lagi samar. Negara harus hadir, bukan sekadar dengan data dan rapat, tetapi dengan langkah nyata: membuka jalur distribusi yang jujur, memastikan pasokan cukup, dan membongkar jika ada permainan di balik kelangkaan yang tak masuk akal ini.
Sebab jika Gunung Botak telah sunyi, tetapi rakyat masih dipaksa berteriak karena minyak tanah yang tak kunjung ada, maka yang bermasalah bukan lagi gunung—melainkan tata kelola dan keberpihakan.(Ahmad)
