Catatan Perjalanan oleh: Dr. Djalaludin Salampessy.
(Kepada Badan Pendapatan Provinsi Maluku)
Kamis, 12 Maret 2026, perjalanan menuju Namlea pagi itu dimulai dengan langkah yang tenang, namun sarat harapan. Matahari belum sepenuhnya meninggi ketika kami bergerak menuju sebuah pertemuan yang telah dijadwalkan sebelumnya—sebuah pertemuan yang bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang untuk memperkuat silaturahmi dan merawat semangat kerja bersama.
Sekitar pukul 08.00 WIT, kami berkesempatan bersilaturahmi dengan Bupati Buru, Ikram Umasugi di kediaman beliau. Suasana pertemuan terasa hangat dan bersahaja, jauh dari kesan kaku sebuah forum resmi. Dalam ruang yang sederhana itu, percakapan mengalir dengan terbuka—membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan upaya memperkuat pengelolaan pendapatan daerah.
Saya didampingi oleh Sekretaris Badan, Ibu Zulhaida Latuconsina, Kepala Bidang Pajak Ibu Nita Patiselano, serta beberapa staf lainnya. Kebersamaan dalam pertemuan itu menggambarkan satu hal penting: bahwa pengelolaan potensi daerah hanya dapat berjalan optimal ketika seluruh unsur pemerintahan berjalan dalam semangat kolaborasi.
Salah satu pembahasan utama yang mengemuka adalah upaya mendorong peningkatan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Di wilayah Kabupaten Buru yang memiliki cakupan geografis cukup luas, kegiatan swiping bersama antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Namun strategi tersebut tentu membutuhkan dukungan sarana yang memadai. Karena itu, dalam pertemuan tersebut turut dibicarakan harapan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Buru berupa kendaraan operasional roda empat untuk menunjang kegiatan di lapangan. Dukungan seperti ini bukan sekadar soal fasilitas, melainkan bagian dari upaya bersama dalam memperkuat pelayanan dan optimalisasi penerimaan daerah.
Diskusi kemudian beralih pada capaian yang patut diapresiasi. Pada tahun 2025, opsi atau bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Buru tercatat mencapai sekitar Rp4,8 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa sektor pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah.
Capaian tersebut tentu bukan sekadar angka statistik. Di baliknya terdapat kerja bersama, koordinasi lintas lembaga, serta kesadaran masyarakat yang semakin tumbuh terhadap kewajiban perpajakan. Dengan sinergi yang semakin erat, optimisme untuk meningkatkan kontribusi sektor ini di masa mendatang menjadi semakin terbuka.
Pembahasan juga menyentuh sektor lain yang tak kalah penting, yaitu pajak MBLB (Material Bukan Logam dan Batuan), yang sebelumnya dikenal sebagai Galian C. Pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, sementara opsi atau bagi hasilnya diserahkan kepada pemerintah provinsi.
Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Buru telah melakukan penagihan pada tahun 2025, namun opsi bagi hasilnya hingga kini masih belum diserahkan kepada pemerintah provinsi. Hal ini menjadi catatan penting yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dalam semangat koordinasi dan tata kelola yang baik.
Topik lain yang turut menjadi perhatian adalah kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan dinas berplat merah yang masih belum sepenuhnya diselesaikan, serta pengelolaan pajak alat berat yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dalam konteks ini, terdapat contoh baik dari salah seorang pengusaha, Ongko Tuya, yang secara proaktif melaporkan alat berat yang dimilikinya untuk kemudian diproses pembayaran pajaknya. Sikap seperti ini menjadi gambaran bahwa kepatuhan pajak dapat tumbuh ketika ada komunikasi yang baik serta pendekatan yang konstruktif antara pemerintah dan para pelaku usaha.
Pertemuan bersama Bupati Buru, Bapak Ikram Umasugi, menjadi ruang dialog yang produktif untuk membicarakan berbagai langkah strategis dalam optimalisasi pendapatan daerah. Dari pertemuan tersebut terasa jelas bahwa kolaborasi lintas pemerintahan merupakan kunci dalam menjawab berbagai tantangan pengelolaan potensi daerah.
Selepas pertemuan itu, perjalanan kami berlanjut menuju Kabupaten Buru Selatan. Perjalanan darat yang memakan waktu sekitar dua setengah jam tersebut menjadi ruang jeda untuk merenungkan kembali berbagai gagasan yang telah dibicarakan.
Di sepanjang perjalanan, bentangan alam yang luas dan hijau seakan mengingatkan bahwa setiap jengkal tanah di daerah ini menyimpan potensi yang besar. Potensi yang menunggu untuk dikelola dengan bijak, demi kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalamnya.
Sesampainya di Buru Selatan, agenda pertama yang kami lakukan adalah rapat evaluasi internal bersama seluruh staf UPTD Samsat Buru Selatan. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara lebih dekat berbagai capaian yang telah diraih, sekaligus tantangan yang masih dihadapi dalam pelayanan dan pengelolaan pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.
Dari diskusi tersebut terlihat jelas bahwa di balik setiap layanan publik terdapat dedikasi para aparatur yang bekerja dengan keterbatasan namun tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Agenda berikutnya adalah meninjau langsung lokasi tanah yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk pembangunan kantor UPTD Samsat. Sebidang lahan yang ke depan diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan yang lebih representatif dan nyaman bagi masyarakat.
Hibah tanah ini menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan pelayanan publik di bidang perpajakan daerah.
Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama Bupati Buru Selatan. Dalam suasana diskusi yang konstruktif, berbagai persoalan sekaligus peluang sinergi dibahas secara terbuka.
Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain evaluasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan dinas berplat merah agar dapat segera diselesaikan, identifikasi kepemilikan alat berat yang masih belum terdata secara optimal, serta penyetoran opsi terkait pajak MBLB kepada pemerintah provinsi.
Selain itu, diskusi juga menyentuh potensi pajak kendaraan yang beroperasi di atas permukaan air—sebuah karakteristik khas wilayah kepulauan seperti Maluku. Potensi ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa seluruh sumber penerimaan daerah dapat dikelola secara adil, transparan, dan akuntabel.
Bupati Buru Selatan menyambut baik berbagai upaya yang disampaikan. Antusiasme beliau mencerminkan kesadaran bersama bahwa setiap rupiah yang dihimpun dari pajak pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Pada akhirnya, perjalanan kerja ini bukan sekadar rangkaian agenda dari satu tempat ke tempat lainnya. Ia menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, serta merawat semangat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Di tengah luasnya wilayah Maluku dan beragamnya tantangan pembangunan, sinergi menjadi kata kunci. Ketika seluruh unsur pemerintahan mampu berjalan seiring dalam satu tujuan, maka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan bukanlah sesuatu yang mustahil.
Semoga setiap langkah kecil yang ditempuh hari ini dapat menjadi bagian dari ikhtiar besar untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
