Bantuan Pangan Keluarga Penerima Manfaat ( KPM)
Dijadikan Ajang Pungli, Didesa Tanjung Sari
Indramayu-mediaistana.com
Dugaan pungutan liar mencuat dalam penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak
Goreng( februari – maret 2026) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku dimintai uang sebesar Rp20 ribu saat mengambil undangan melalui RT. Yang secara aturan bantuan tersebut sejatinya diberikan secara gratis oleh pemerintah.
Hasil penelusuran di lapangan pada kamis (16/04/2026) menunjukkan dugaan pungutan tersebut terjadi di Desa tanjung sari, kecamatan Karangampel. Beberapa warga penerima bantuan menyebut permintaan uang dilakukan dari satu titik pengambilan, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp20 ribu per KPM.
Dengan jumlah penerima manfaat kurang lebih 900 KPM.
Salah seorang KPM asal RT 05 Desa Tanjung sari, yang berinisial D (75), mengungkapkan bahwa pada penyaluran kali ini dirinya menerima dua karung beras masing-masing seberat 10 kilogram serta empat kantong minyak goreng ukuran satu liter.
“Di lingkungan saya diminta Rp20 ribu, saat pembagian undangan langsung bayar sama RT, “ujarnya. Ia mengaku keberatan, namun tetap membayar karena khawatir bantuan tidak diberikan.
Praktik dugaan pungutan ini menuai sorotan dari aktivis sosial Indramayu, Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi celah terjadinya pungli dalam program bantuan sosial yang seharusnya dinikmati masyarakat kurang mampu tanpa biaya.
“Program Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng ini jelas program gratis. Jika benar ada pungutan, ini mencederai tujuan utama bantuan dan memberatkan masyarakat,” ucapnya, yang enggan di sebutkan namanya.
Menurutnya, bantuan pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, setiap penyimpangan harus ditindak tegas.
Dirinya mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan pungutan liar tersebut, termasuk menelusuri aliran dana yang dikumpulkan dari para penerima manfaat. “Jika terbukti melanggar hukum, pelakunya harus diproses untuk memberikan efek jera,” tegasnya.
Sementara itu, Kuwu desa tanjung sari Said, saat dikonfirmasi dirumahnya membenar hal tersebut,
“Memang benar Ada pungutan di tiap RT, namun Sampean juga kan tahu sendiri, di lokasi ada 40 orang saya pekerjakan, mereka juga butuh makan, minum dan rokok, apalagi untuk karcis Baznas 5000, jadi menurut saya itu hal yang wajar, ” Ucap Kuwu Said.
Namun ketika di singgung ada tidak bantuan operasional dari bulog Said menjawab, “ya ada sih, ‘pungkas nya. dengan enggan untuk menyebutkan nominalnya.
Hingga berita ini diturunkan,Pejabat kecamatan Karangampel dan dari Baznas kabupaten Indramayu sendiri belum dapat dimintai keterangan karena keterbatasan waktu.
Bantuan Resmi Gratis: Program bantuan beras dari Badan Pangan Nasional bertujuan meringankan beban ekonomi warga, sehingga KPM tidak dipungut biaya apapun sa’at pengambilan.
Klarifikasi Pungli: Laporan mengenai uang Rp. 20 ribu atau pungutan lainnya umumnya dikategorikan sebagai dugaan pungutan liar ( pungli) dilapangan. Warga diharapkan melapor ke pihak pendamping bansos jika menemukan hal ini.
IYONS74
