Editorial Redaksi
Penunjukan La Lidu Buton sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC PPP Kabupaten Buru bukan sekadar pergantian administratif biasa. Ia adalah fragmen kecil dari dinamika besar yang sejak beberapa waktu terakhir membelah tubuh Partai Persatuan Pembangunan ke dalam dua arus kepemimpinan yang belum sepenuhnya menyatu pasca konflik internal.
Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Muhammad Mardiono pada 31 Maret 2026 itu, jika dibaca lebih dalam, mengandung pesan politik yang cukup tegas: konsolidasi kekuasaan di tingkat akar rumput sedang dipercepat. Terlebih, La Lidu Buton dikenal sebagai bagian dari barisan loyalis Mardiono—figur yang menguat setelah dinamika panas dalam Munas PPP Jakarta yang menyisakan residu konflik hingga kini.
Dalam politik partai, penunjukan pelaksana tugas sering kali bukan hanya solusi sementara, melainkan strategi untuk mengunci struktur. Dengan menempatkan figur yang sejalan secara politik, DPP sedang memastikan bahwa garis komando tidak lagi terpecah, khususnya di daerah yang sebelumnya berada dalam pengaruh kubu berbeda—yakni “barisan” dari kepengurusan lama yang kalah dalam pertarungan legitimasi.
Kabupaten Buru, dalam konteks ini, menjadi lebih dari sekadar wilayah administratif. Ia menjelma menjadi arena uji coba: sejauh mana keputusan pusat mampu diterjemahkan menjadi loyalitas nyata di daerah. Penyerahan SK kepada anggota DPRD Fraksi PPP setempat juga bukan tindakan simbolik semata, melainkan langkah awal membangun legitimasi politik sekaligus menegaskan arah dukungan.
Namun, langkah ini tidak datang tanpa risiko. Di tubuh PPP, luka akibat konflik elit belum sepenuhnya sembuh. Ketika struktur baru dipaksakan tanpa rekonsiliasi yang matang, potensi resistensi bisa muncul—baik secara terbuka maupun dalam bentuk konsolidasi diam-diam dari kubu yang merasa tersisih.
Di sisi lain, percepatan pelaporan ke Kesbangpol dan instansi terkait menunjukkan bahwa DPP ingin memperkuat legitimasi formal secepat mungkin. Ini adalah strategi klasik dalam konflik organisasi: mengunci pengakuan negara untuk memperkecil ruang sengketa internal.
Pertanyaannya kini, apakah langkah ini akan membawa stabilitas atau justru memperdalam fragmentasi?
Jika La Lidu mampu memainkan peran sebagai jembatan—bukan sekadar representasi satu kubu—maka penunjukan ini bisa menjadi titik awal rekonsolidasi PPP di daerah. Namun jika yang terjadi adalah penguatan eksklusif satu barisan, maka SK tersebut berpotensi menjadi simbol kemenangan sepihak yang memperpanjang polarisasi.
Pada akhirnya, politik internal partai tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang SK, tetapi oleh siapa yang mampu merangkul perbedaan menjadi kekuatan bersama. Di situlah ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan Mardiono—dan kini, juga bagi La Lidu Buton di Buru.
