Jakarta, Mediaistana.Com – Industri perunggasan nasional memasuki babak baru,Dalam seminar strategis yang digelar pada Jumat (8/5/2026) di Seminar Room 1 Hall 5, Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2 Jakarta, pemerintah bersama pelaku industri dan asosiasi peternak rakyat membahas langkah besar penyelamatan sektor perunggasan nasional melalui program hilirisasi terintegrasi berskala nasional.
Pertemuan ini menjadi sorotan karena adanya rencana besar pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama Kementerian Pertanian yang dikabarkan menyiapkan pendanaan fantastis sebesar Rp20 triliun guna membangun ekosistem peternakan ayam nasional dari hulu hingga hilir.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah merancang pengalihan kewenangan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM), bahan baku utama pakan ternak dari swasta kembali ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pakan sekaligus melindungi peternak mandiri dari gejolak pasar global.
Seminar yang diinisiasi KPUN itu menjadi forum penting untuk merumuskan solusi konkret atas berbagai persoalan akut yang selama ini membelit peternak rakyat, mulai dari anjloknya harga ayam hidup dan telur, ketergantungan pada tengkulak, hingga dominasi rantai distribusi oleh korporasi besar.
Alvino selaku penyelenggara kegiatan menegaskan bahwa hilirisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi menyelamatkan keberlangsungan usaha peternak rakyat.
“Hilirisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” tegas Alvino.
Menurutnya, dana Rp20 triliun yang disiapkan pemerintah diharapkan difokuskan pada pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), cold storage, serta penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berbasis protein hewani berupa ayam dan telur,
Ia juga menilai pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan asosiasi peternak terkait rencana kebijakan impor SBM agar distribusi bahan baku pakan tetap lancar dan tidak memicu gejolak di lapangan.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi serta bersinergi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan peternak,” lanjutnya.
Dalam forum tersebut, para peserta menekankan bahwa selama ini peternak rakyat berada dalam posisi rentan akibat fluktuasi harga pasar dan lemahnya infrastruktur pascapanen, Karena itu keberadaan BUMN pangan dinilai sangat penting sebagai penyangga harga nasional melalui penyerapan hasil produksi secara berkelanjutan.
Seminar dibagi dalam dua sesi strategis,Sesi pagi menghadirkan sidang pleno bersama gabungan asosiasi seperti PPN, Berkah Telur Blitar, KPUN, PPUI, dan PERMINDO untuk menyampaikan kondisi riil peternak di lapangan.
Sementara sesi siang difokuskan pada implementasi teknis dengan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan penting, termasuk Menteri Pertanian RI, Kepala Bapanas, Direktur Utama PT Berdikari (Persero), PT Agrinas, pimpinan Danantara, hingga perwakilan Kemendagri dan Kemendes PDTT.
Forum ini juga menargetkan tiga hasil konkret yang dinilai sangat strategis bagi masa depan peternakan nasional, yakni:
Kesepakatan nasional penyerapan hasil ternak rakyat oleh BUMN pangan,
Skema pendanaan pembangunan RPHU dan cold storage di sentra peternakan,
Penyusunan roadmap Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berbasis protein hewani.
Keberhasilan agenda ini didukung oleh keterlibatan berbagai elemen penting mulai dari kementerian, BUMN pangan, lembaga investasi, asosiasi peternak, koperasi, akademisi, hingga praktisi industri.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, pemerintah dan para pelaku industri berharap Indonesia mampu membangun ekosistem perunggasan nasional yang lebih adil, kuat, dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan peternak rakyat sebagai tulang punggung utama ketahanan pangan nasional.
