NAMLEA – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Buru menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2025. Meski memberikan apresiasi atas capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, NasDem menilai masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang harus segera dibenahi Pemerintah Kabupaten Buru.
Dalam pendapat akhir fraksi yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Buru, Jumat (10/7/2026), NasDem menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai belum sepenuhnya sehat. Pasalnya, belanja daerah masih lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh sehingga keseimbangan fiskal masih ditopang oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Menurut Fraksi NasDem, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Buru masih perlu diperkuat agar pembangunan daerah tidak terus bergantung pada sumber pembiayaan yang bersifat sementara.
Sorotan paling tajam diarahkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi NasDem mencatat realisasi PAD tahun 2025 baru mencapai sekitar 58,68 persen dari target sebesar Rp 63,413 miliar.
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa potensi pendapatan daerah belum tergali secara maksimal. Pemerintah daerah perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pendataan, penagihan, digitalisasi pelayanan, serta pengawasan penerimaan daerah,” tegas Fraksi NasDem.
Tak hanya itu, NasDem juga mendorong Pemerintah Kabupaten Buru melakukan reformasi sistem tata kelola keuangan daerah, khususnya pada sektor perpajakan dan retribusi daerah. Fraksi menilai seluruh proses pemungutan pajak dan retribusi harus berbasis digitalisasi yang terintegrasi guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Menurut NasDem, penerapan sistem digital akan meningkatkan efisiensi pemungutan, mencegah kebocoran penerimaan daerah, meminimalisir potensi penyimpangan administrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem yang modern dan terukur, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
NasDem juga mendorong pemerintah daerah segera menuntaskan pendataan dan rekrutmen pegawai non-ASN untuk diakomodasi dalam skema PPPK Paruh Waktu sesuai kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Di sektor perhubungan, Fraksi NasDem meminta langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui digitalisasi sistem retribusi. Dinas Perhubungan didorong menerapkan pembayaran non-tunai (e-money), mengaktifkan secara maksimal kawasan parkir di Pasar Inpres Namlea dan Pelabuhan Merah Putih dengan sistem portal digital, serta memperketat pengawasan terhadap usaha jasa transportasi laut dan speedboat agar seluruh kewajiban retribusi dapat dipungut secara optimal.
Perhatian juga diberikan pada sektor energi dan perminyakan. Fraksi NasDem meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyiapkan tenaga ahli dan perangkat metrologi guna melaksanakan pengawasan tera dan tera ulang terhadap mobil tangki, APMS, dan SPBU di wilayah Kabupaten Buru.
Menurut NasDem, langkah tersebut bukan hanya menjamin perlindungan konsumen, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perminyakan.
Dalam pandangan fraksi, optimalisasi pajak dan retribusi daerah harus menjadi agenda utama pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional maupun global.
Pemanfaatan teknologi dinilai menjadi instrumen penting guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
NasDem juga mengingatkan agar realisasi belanja modal yang bersumber dari transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan bantuan keuangan lainnya dapat dipercepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Selain itu, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD dan BUMD serta memperkuat reformasi birokrasi dengan menempatkan aparatur sesuai kompetensi dan keahliannya.
Salah satu usulan strategis yang menjadi perhatian adalah pembentukan Tim Percepatan Investasi dan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada hilirisasi sektor unggulan Kabupaten Buru. Tim tersebut diharapkan fokus mengembangkan sektor mineral non-logam, migas dan energi terbarukan, perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, pariwisata, minyak kayu putih, hingga mendorong pelabelan dan penguatan identitas “Beras Buru” sebagai produk unggulan daerah.
Di tingkat desa, Fraksi NasDem meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Inspektorat memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa agar penggunaannya tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sementara di bidang infrastruktur dan konektivitas, NasDem mendesak percepatan pembangunan Pelabuhan Feri Batabual serta penambahan rute pelayaran Namlea–Batabual–Ambon. Menurut fraksi, keberadaan jalur transportasi tersebut sangat penting untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa sekaligus membuka akses ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.
Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi NasDem menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai laporan administratif tahunan, tetapi harus menjadi momentum evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat kemandirian fiskal, mempercepat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong transformasi ekonomi Kabupaten Buru menuju daerah yang lebih maju, transparan, dan berdaya saing.
