Jakarta, Mediaistana.com – Peta pembangunan sektor transportasi laut nasional pada 2027 diperkirakan akan mengalami percepatan apabila usulan tambahan anggaran yang diajukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan mendapat persetujuan, Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Ditjen Hubla mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,77 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran tahun 2027 meningkat menjadi Rp16,58 triliun.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk memastikan berbagai program strategis nasional tetap berjalan, mulai dari peningkatan keselamatan pelayaran, penguatan layanan transportasi laut, pembangunan pelabuhan, hingga pemenuhan kebutuhan belanja pegawai.
Sebagian besar tambahan anggaran akan diarahkan untuk mendukung pelayanan transportasi laut, termasuk pembangunan Pelabuhan Wanam di Merauke yang menjadi salah satu proyek prioritas nasional dalam mendukung kawasan lumbung pangan,Selain itu anggaran juga diperlukan untuk pemeliharaan kapal negara, docking kapal patroli, serta keberlanjutan layanan transportasi laut perintis yang menjadi urat nadi konektivitas wilayah kepulauan.
Dalam pemaparannya, Ditjen Hubla juga mengungkapkan bahwa pagu indikatif 2027 yang telah dialokasikan sebesar Rp10,81 triliun akan difokuskan pada dua program utama, yakni dukungan manajemen dan pembangunan infrastruktur serta konektivitas transportasi laut.
Sektor infrastruktur memperoleh porsi terbesar, meliputi pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, hingga pengembangan berbagai fasilitas pelabuhan di sejumlah daerah, Sejumlah proyek multiyears juga tetap menjadi prioritas, termasuk peningkatan fasilitas pelabuhan di kawasan timur Indonesia serta pengembangan pelabuhan strategis lainnya.
Di sisi lain, pembangunan Pelabuhan Patimban kembali menjadi sorotan dalam rapat. Proyek yang menyerap anggaran terbesar tersebut masih didukung pembiayaan melalui pinjaman luar negeri.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengingatkan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap besarnya ketergantungan pembiayaan proyek melalui skema utang luar negeri, Menurutnya proyek-proyek bernilai besar harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan beban jangka panjang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menilai transparansi, efektivitas penggunaan anggaran, serta pengawasan terhadap proyek strategis menjadi faktor penting agar investasi besar di sektor transportasi laut benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan konektivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah dan DPR untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan infrastruktur maritim dengan kemampuan fiskal negara, Keputusan mengenai tambahan anggaran nantinya akan menjadi penentu arah percepatan pembangunan pelabuhan, peningkatan layanan pelayaran, serta penguatan konektivitas antarpulau yang selama ini menjadi fokus pembangunan nasional.
