Mediaistana.com – Tangerang – Tokoh masyarakat pemerhati kebijakan kinerja pemerintah dan DPRD Kota Tangerang, Saipul Bahri, memberikan penilaian terhadap perjalanan pemerintahan Kota Tangerang dalam satu setengah tahun terakhir. Sosok yang kerap menyuarakan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Tangerang maupun kinerja DPRD Kota Tangerang itu menilai mulai terdapat sejumlah perubahan yang layak diapresiasi, meski masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Selasa 21 juli 2026
Menurut Saipul Bahri, pembangunan kota harus dinilai secara objektif. Apresiasi perlu diberikan terhadap capaian yang nyata, sementara kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik dalam demokrasi.
“Di bidang kebersihan dan estetika kota, kita mulai melihat perubahan. Memang belum semua sudut Kota Tangerang menjadi kawasan yang tertata dengan baik, tetapi setidaknya ada arah perbaikan. Kota besar memang tidak pernah selesai dibangun, melainkan harus terus dirawat,” ujarnya.
Ia juga menilai hubungan Pemerintah Kota Tangerang dengan dunia usaha relatif kondusif. Menurutnya, komunikasi yang baik dengan investor menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kota tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kepastian berusaha menjadi kebutuhan. Tugas pemerintah bukan menjadi pelaku usaha, tetapi memastikan pelaku usaha tidak dipersulit ketika menjalankan usahanya sesuai aturan,” katanya.
Meski demikian, Saipul mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Salah satunya adalah komunikasi publik pemerintah yang dinilai perlu diperkuat.
“Banyak kebijakan sebenarnya baik, tetapi sering terlambat dijelaskan kepada masyarakat. Di era media sosial, informasi yang terlambat akan kalah cepat dengan potongan video atau narasi yang belum tentu utuh,” ujarnya.
Saipul juga menyoroti penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurutnya, penertiban tidak boleh hanya berorientasi pada pengosongan ruang publik tanpa menghadirkan solusi ekonomi bagi para pedagang.
“Menata kota bukan sekadar memindahkan pedagang dari satu trotoar ke trotoar lain. Pemerintah harus menghadirkan solusi yang manusiawi melalui pendataan, penataan, dan penyediaan ruang usaha yang layak,” tegasnya.
Selain itu, pemerataan pembangunan antarwilayah dinilai masih menjadi tantangan. Ia berharap pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan pusat kota.
“Warga di wilayah pinggiran juga berhak merasakan manfaat pembangunan. Tangerang bukan hanya pusat kota, tetapi juga kawasan utara, timur, hingga wilayah perbatasan,” katanya.
Persoalan kemacetan juga menjadi perhatian. Menurut Saipul, pembangunan infrastruktur jalan harus dibarengi dengan pengembangan transportasi publik yang lebih baik agar mampu menjawab pertumbuhan jumlah kendaraan.
Di sisi lain, Saipul memberikan perhatian khusus terhadap peran DPRD Kota Tangerang. Menurutnya, fungsi pengawasan harus dijalankan secara lebih nyata di tengah masyarakat.
“DPRD jangan hanya hadir di ruang sidang atau gedung yang megah. Wakil rakyat harus lebih sering turun ke permukiman warga, mendengar langsung persoalan masyarakat, mengawasi jalannya program pemerintah, dan memastikan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kritik yang selama ini disampaikannya bukan untuk menjatuhkan pemerintah instansi ataupun DPRD, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan Kota Tangerang.
“Kritik adalah bagian dari demokrasi. Pemerintah yang baik tidak anti terhadap kritik, dan masyarakat yang baik juga harus berani memberikan apresiasi ketika melihat ada perubahan yang nyata,” kata Saipul.
Menutup pernyataannya, Saipul menilai satu setengah tahun memang belum cukup untuk mengubah seluruh wajah Kota Tangerang. Namun, menurutnya, waktu tersebut sudah cukup untuk melihat arah pembangunan yang sedang ditempuh.
“Kalau ditanya apakah Kota Tangerang sudah sempurna, tentu belum. Tetapi kalau ditanya apakah mulai ada perubahan, saya kira masyarakat juga bisa melihatnya. Yang terpenting sekarang adalah memastikan perubahan itu dirasakan merata oleh seluruh warga, dengan pengawasan DPRD yang lebih kuat dan pemerintah yang terus bekerja untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Mediaistana.com
Redaksi David E, SE.
