Mediaistana.com – TANGERANG, 18 AGUSTUS 2026 — Satu hari usai peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kecamatan Cipondoh, Kabupaten Tangerang, menampilkan dua wajah yang sangat kontradiktif. Di satu sisi, pemandangan ratusan pedagang kaki lima yang berjejer rapi di sejumlah ruang publik menciptakan suasana yang meriah dan harmonis, bagaikan Kerajaan Konoha yang hidup dan penuh semangat persaudaraan. Namun di sisi lain, di titik-titik strategis seperti kawasan GOR Gondrong, Jalan Sipon, Poris Plawad Utara, hingga area pintu keluar Terminal Poris, PKL justru menguasai badan jalan, trotoar, dan ruang terbuka secara sembarangan—menimbulkan kekacauan, kemacetan, dan kerugian bagi masyarakat luas. Fenomena ini sekaligus memunculkan pertanyaan tajam: ke mana perginya marwah penegak aturan? Di mana peran Pemerintah Kota, Camat, dan Satuan Polisi Pamong Praja selaku pelayan masyarakat yang seharusnya menjaga ketertiban umum?
SUASANA YANG MENGHANGATKAN: JALANAN BAGAI KERAJAAN KONOHA
Jalan-jalan utama kecamatan yang biasanya padat dan berisik kini diselimuti suasana yang meriah, tertata rapi, dan penuh semangat. Ratusan pedagang kaki lima sejak pagi buta sudah menata lapak mereka, berjejer rapi memanjang sepanjang jalan utama kecamatan, mengelilingi persimpangan dan ruang terbuka publik bagaikan formasi pasukan ninja yang siap menjaga wilayahnya. Tidak ada kekacauan, tidak ada keributan—yang ada justru keteraturan yang menakjubkan, saling menghormati batas antar lapak, dan senyum yang saling dipertukarkan antar sesama pedagang maupun kepada pembeli.
Setiap lapak bagaikan markas klan yang berbeda, masing-masing menyajikan keunikan dan kekhasan yang menjadi kebanggaan pemiliknya. Aroma nasi uduk dan bubur ayam menguar ke udara sejak fajar menyingsing, seolah-olah menjadi sinyal bahwa kehidupan di “Konoha Cipondoh” telah bangun. Lapak jajanan pasar yang penuh warna—kue lapis, klepon, nagasari—terpajang seperti harta karun yang dipersembahkan untuk rakyat. Penjual sate, bakso, minuman segar, hingga barang kebutuhan sehari-hari semuanya berpadu menjadi satu kesatuan yang harmonis, membentuk jaring kehidupan yang menyokong satu sama lain persis seperti hubungan antar klan di Kerajaan Konoha.
Yang terasa lebih dalam adalah semangat yang menyelimuti mereka. Pasca perayaan kemerdekaan ke-81, semangat “merdeka” itu bukan sekadar slogan di atas panggung, melainkan nyata terwujud dalam kerja keras, kemandirian, dan kebersamaan rakyat kecil ini. Mereka merayakan kemerdekaan dengan cara mereka sendiri: bangun pagi, menata lapak, melayani pembeli dengan senyum, dan saling menyapa tetangga lapak. Tidak ada yang menunggu bantuan dari atas—semua bergerak sendiri, menyusun kekuatan bersama, menjaga ketertiban secara sukarela, persis seperti warga Konoha yang menjaga desa mereka tanpa perlu diperintah.
Warga yang datang berbelanja pun tampak terhanyut dalam suasana itu. Anak-anak berlari di antara deretan lapak bagaikan anak-anak ninja yang bermain di jalanan desa, tertawa lepas tanpa beban. Orang tua berjalan santai, berbincang dengan pedagang, bukan sekadar transaksi jual beli melainkan pertemuan antar sesama warga yang saling mengenal. Di tengah hiruk pikuk yang tertata itu, terasa ikatan persaudaraan yang kuat—sesuatu yang sering kali hilang di kawasan perkotaan yang sibuk. Di sini, di Cipondoh pasca HUT RI ke-81, kemerdekaan terasa bukan sekadar tanggal di kalender, melainkan napas kehidupan yang dihirup bersama oleh setiap orang.
Kepala Kecamatan Cipondoh menyebutkan bahwa fenomena ini muncul secara alami dari masyarakat sendiri. “Kami tidak mengatur, tidak menyuruh. Ini murni inisiatif para pedagang dan warga. Mereka memahami bahwa kemerdekaan berarti berjuang bersama, menata diri bersama, membangun suasana yang baik bersama. Hari ini Cipondoh tampak seperti kerajaan yang damai dan kuat, dan itu dibangun oleh rakyatnya sendiri,” ujarnya dengan nada bangga.
Para pedagang sendiri mengaku merasakan perubahan suasana yang berbeda dibandingkan hari-hari biasa. “Rasanya beda, Pak. Sehabis upacara HUT kemarin, hati terasa lebih ringan, lebih semangat. Kami sepakat menata lapak lebih rapi, tidak berdesakan, saling jaga jarak. Ternyata hasilnya bagus, pembeli juga nyaman. Rasanya seperti kami satu tim, satu desa,” kata Budi, pedagang soto yang sudah berjualan di Cipondoh selama 12 tahun.
NAMUN DI TITIK LAIN: SEMAKIN INDAH YANG DIBIARKAN
Namun pemandangan harmonis itu ternyata tidak merata di seluruh kawasan Kecamatan Cipondoh. Di sejumlah titik strategis, kondisi justru sebaliknya—penuh kekacauan yang memprihatinkan sekaligus memancing amarah warga. Di area sekitar GOR Gondrong, yang seharusnya menjadi ruang terbuka publik dan sarana olahraga masyarakat, badan jalan melingkar dan halaman depan kini disesaki lapak-lapak PKL yang berjejer sembarangan. Mereka menempati separuh jalan, mempersempit akses kendaraan, memblokir saluran air, dan meninggalkan tumpukan sampah yang mengundang lalat. Pengunjung GOR yang hendak berolahraga justru kesulitan melintas, sementara warga sekitar mengeluh debu, bau, dan kebisingan yang berlangsung dari siang hingga larut malam.
Kondisi serupa bahkan lebih parah terlihat di sepanjang Jalan Sipon dan Poris Plawad Utara. Dua jalur lalu lintas yang biasanya padat kini menyempit menjadi hanya satu jalur efektif karena lapak PKL yang menguasai bahu jalan hingga masuk ke badan jalan utama. Antrean kendaraan memanjang setiap jam sibuk, pengendara sepeda motor terpaksa masuk ke tengah jalan untuk menghindari lapak, sementara pejalan kaki sama sekali tidak memiliki ruang—mereka terpaksa berjalan di atas aspal di antara kendaraan yang melaju. Bahkan di area pintu keluar Terminal Poris, titik yang seharusnya bebas dari gangguan agar arus penumpang dan angkutan berjalan lancar, PKL justru menggelar lapak tepat di pinggir jalan keluar, menghalangi pandangan pengemudi, menyulitkan perputaran lalu lintas, dan menimbulkan risiko kecelakaan yang nyata setiap saat.
Yang membuat masyarakat semakin geram bukan sekadar keberadaan PKL itu sendiri, melainkan ketiadaan kehadiran aparat dan pejabat yang bertugas. Warga sudah berbulan-bulan melaporkan kondisi ini ke kantor kecamatan, ke dinas terkait, hingga ke pengaduan resmi Pemerintah Kota Tangerang. Namun hingga saat ini, tidak ada tindakan nyata. Tidak ada penertiban, tidak ada penataan, tidak ada peringatan. Camat Cipondoh seolah tidak melihat kekacauan yang terjadi di wilayahnya sendiri. Satuan Polisi Pamong Praja yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan peraturan daerah, nyaris tak terlihat di lapangan. Saat ditanya warga, jawaban yang sering didengar adalah “belum ada perintah dari atas”, “menunggu arahan”, atau “nanti saja setelah hari raya”. Padahal hari raya sudah berlalu, bulan berganti bulan, dan kekacauan justru semakin merajalela.
“Kami tidak menentang PKL mencari nafkah. Kami paham mereka juga butuh makan. Tapi caranya harus tertib, tidak boleh merugikan orang banyak,” ujar Suryadi, warga Poris Plawad yang setiap hari melintasi kawasan itu. “Yang kami tanyakan ini: di mana aturan? Di mana penegak hukum? Kalau dibiarkan terus, lama-lama jalanan ini jadi milik siapa yang kuat menempati saja. Pemkot di mana? Camat di mana? Satpol PP di mana? Apakah mereka hanya muncul saat ada upacara bendera saja?”
Keluhan serupa datang dari pengemudi angkutan umum yang beroperasi di rute Terminal Poris–Gondrong. “Setiap hari kami terjebak macet karena jalan dikuasai pedagang. Kalau kami menegur, mereka marah. Kalau ada kecelakaan, siapa yang tanggung jawab? Tidak ada yang menolong kami. Aparat tidak ada,” kata Heri, pengemudi angkot yang sudah 15 tahun melayani rute itu.
Fenomena ini menimbulkan dugaan di kalangan masyarakat bahwa ada kelalaian tugas, atau bahkan ada unsur pembiaran yang disengaja. Mengapa penataan dan ketertiban bisa muncul secara alami di satu tempat, tetapi di titik lain yang jauh lebih parah justru dibiarkan tanpa tindakan? Mengapa aturan yang berlaku seolah berlaku selektif? Apakah karena setelah masa perayaan kemerdekaan, semangat pelayanan dan penegakan aturan ikut “libur”?
Pemerintah Kota Tangerang, melalui Dinas Perdagangan dan Satpol PP, sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi terkait kondisi di keempat titik tersebut. Kantor Camat Cipondoh saat dikonfirmasi menyatakan bahwa “akan dilakukan peninjauan dan tindakan selanjutnya”, namun tidak memberikan jangka waktu pasti. Sementara itu, kekacauan di jalanan terus berlanjut, setiap hari semakin parah, dan marwah penegak aturan semakin dipertanyakan: apakah mereka ada untuk melayani seluruh masyarakat, atau hanya hadir saat diperlukan untuk acara seremonial saja?
KEMERDEKAAN HARUS DIISI DENGAN TERTIB DAN TINDAKAN NYATA
Kemerdekaan yang baru saja dirayakan ke-81 seharusnya diisi dengan tertib, disiplin, dan pelayanan yang nyata. Bukan dengan membiarkan ruang publik dirampas tanpa aturan, lalu membiarkan warga bingung. Kecamatan Cipondoh hari ini menyajikan dua gambaran yang saling melengkapi sekaligus saling menantang: di satu sisi, rakyat kecil mampu menata diri dan hidup bersatu bagaikan warga Kerajaan Konoha tanpa perlu diperintah. Namun di sisi lain, ketika ketertiban itu dilanggar dan kekacauan merajalela, justru mereka yang diberi amanah untuk menjaga aturan yang tampak absen dan tidak bertindak.
Masyarakat Cipondoh dan seluruh warga Tangerang menuntut jawaban, dan yang lebih penting: tindakan nyata. Sekarang juga. Jangan biarkan semangat kemerdekaan hanya menjadi kata-kata di atas panggung, sementara di jalanan rakyat harus berjuang sendiri tanpa perlindungan aturan dan pelayanan aparat.
— Mediaistana.com , 18 Agustus 2026
Redaksi DAVID E,S.E.
