AMBON — Sejumlah Raja di Kabupaten Buru bersama tokoh-tokoh adat dan agama melakukan silaturahmi dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di ruang rapat Gubernur Maluku, Kamis (27/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dengan para pemangku adat di Pulau Buru, sekaligus membahas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Hadir dalam pertemuan itu Raja Petuanan Kaiely, Fandy Ashari Wael, Raja Lilialy Haris Bessy, serta Raja Tagalisa Hekmat Warhangan. Sementara Raja Fenaleslisela Aziz Hentihu berhalangan hadir karena sedang berada di luar daerah.
Selain para raja, silaturahmi tersebut juga dihadiri oleh ketua koperasi Parusa Tanila Baru (PTB) Ruslan Arif Soamole, SH, sejumlah tokoh adat dan masyarakat, di antaranya Matatemun Yohanes Nurlatu, Hinolong Baman, Kaksodin, serta tokoh agama dan unsur Saniri negeri Kaiely.
Dalam suasana penuh kekeluargaan, berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, adat, pemerintahan, serta kondisi sosial di Kabupaten Buru turut menjadi bahan pembahasan.
Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperlihatkan pentingnya posisi lembaga adat dalam membangun komunikasi dengan pemerintah. Para raja dan tokoh adat dipandang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan sosial serta merawat nilai-nilai kearifan lokal di tengah dinamika pembangunan daerah.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam arahannya menekankan pentingnya seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah.
Menurutnya, perbedaan pandangan maupun persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus dapat diselesaikan melalui komunikasi, dialog, dan pendekatan yang mengedepankan kepentingan bersama.
Pesan tersebut dinilai penting mengingat para raja, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah memiliki peran masing-masing dalam menjaga ketertiban serta keharmonisan kehidupan masyarakat.
Silaturahmi itu sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan para pemangku adat di Kabupaten Buru. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan yang menyentuh kepentingan masyarakat diharapkan dapat dicarikan jalan keluar secara bersama-sama.
Pertemuan para raja Buru dengan Gubernur Maluku ini juga menegaskan bahwa adat dan pemerintah bukan dua kekuatan yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan dan pembangunan daerah.
Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, pesan untuk menjaga kondusivitas menjadi benang merah pertemuan tersebut. Sebab, suasana daerah yang aman dan harmonis merupakan modal utama bagi pemerintah dan masyarakat untuk melanjutkan pembangunan serta menjaga persaudaraan di bumi Bupolo.
