MEDIAISTANA.COM — TANGERANG — 3 SEPTEMBER 2026 — Proyek pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Jalan Pinang Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, menuai sorotan. Proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp1.468.142.000 dan dikerjakan PT Lamdor Konstruksi tersebut dipertanyakan dari sisi kesiapan administrasi teknis dan mekanisme pengawasan di lapangan.
Sorotan mencuat setelah adanya informasi bahwa tempat yang disebut sebagai kantor direksi proyek diduga tidak dilengkapi gambar teknis maupun dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dapat diperlihatkan di lokasi.
Seorang mandor bernama Darma menyebut lokasi tersebut hanya berupa rumah kontrakan yang digunakan sebagai tempat beristirahat para pekerja.
“Kantor direksi tidak ada gambar RAB, cuma tempat kontrakan rumah untuk istirahat tukang,” ujar Darma.
Pernyataan tersebut tentu perlu diklarifikasi secara resmi oleh pihak PT Lamdor Konstruksi maupun instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap proyek.
Pasalnya, proyek dengan nilai mencapai Rp1,46 miliar bukan pekerjaan bernilai kecil. Setiap tahapan pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administrasi, teknis, mutu, volume maupun kesesuaian dengan kontrak.
GAMBAR TEKNIS DAN RAB JADI SOROTAN
Gambar teknis dan dokumen pekerjaan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan konstruksi. Dokumen tersebut menjadi acuan bagi pelaksana untuk mengetahui ukuran, dimensi, elevasi, spesifikasi material serta volume pekerjaan yang harus dikerjakan.
Jika informasi mengenai tidak tersedianya dokumen teknis di lokasi benar, maka muncul pertanyaan: bagaimana pelaksana di lapangan memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan desain dan spesifikasi kontrak?
Namun, kondisi tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan adanya pelanggaran. Dokumen bisa saja berada di kantor utama kontraktor atau berada pada pihak pengawas. Karena itu, klarifikasi menjadi sangat penting.
KANTOR DIREKSI ATAU BASECAMP?
Persoalan lain yang perlu diperjelas adalah fungsi tempat yang disebut sebagai kantor direksi.
Apakah lokasi tersebut memang merupakan kantor direksi proyek atau hanya basecamp/tempat istirahat pekerja?
Pertanyaan ini penting karena kantor direksi seharusnya dapat mendukung koordinasi pelaksanaan proyek antara kontraktor, pelaksana lapangan, pengawas dan pihak terkait.
Dengan nilai proyek mencapai Rp1.468.142.000, publik tentu berhak mengetahui bagaimana sistem administrasi dan pengawasan pekerjaan tersebut dijalankan.
JANGAN SAMPAI PENGAWASAN HANYA FORMALITAS
Pengawasan proyek tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi. Kondisi fisik di lapangan harus dibandingkan dengan gambar kerja, spesifikasi teknis dan volume yang tercantum dalam kontrak.
Mulai dari ukuran saluran, kedalaman, elevasi, material, mutu konstruksi hingga volume pekerjaan harus dapat dipastikan sesuai ketentuan.
Sebab, kualitas drainase akan berpengaruh langsung terhadap fungsi saluran dalam mengendalikan aliran air dan mengurangi potensi genangan.
DPUPR KOTA TANGERANG DIMINTA TERBUKA
DPUPR Kota Tangerang diharapkan memberikan penjelasan mengenai proyek tersebut, termasuk mekanisme pengawasan, pihak pengawas, masa pelaksanaan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan serta keberadaan dokumen gambar kerja dan RAB.
PT Lamdor Konstruksi juga diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi atas informasi yang disampaikan mandor Darma.
Jika seluruh dokumen tersedia dan pekerjaan telah berjalan sesuai kontrak, tentu tidak ada alasan untuk tidak menjelaskannya kepada publik.
MEDIAISTANA.COM: BUKAN MENGHAKIMI, TETAPI MEMPERTANYAKAN
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan telah terjadi penyimpangan atau tindak pidana.
MediaIstana.com menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mempertanyakan informasi yang berkembang di lapangan dan meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka.
Publik berhak mengetahui apakah proyek senilai Rp1,468 miliar tersebut benar-benar dikerjakan sesuai kontrak, spesifikasi, volume dan standar mutu yang telah ditetapkan.
Pertanyaan akhirnya sederhana:
Apakah gambar teknis tersedia?
Di mana dokumen RAB dan dokumen kontraknya?
Siapa pengawas proyek tersebut?
Apakah volume dan spesifikasi pekerjaan telah diperiksa secara berkala?
Dan yang paling penting, apakah seluruh anggaran sebesar Rp1.468.142.000 dapat dipertanggungjawabkan secara transparan?
Publik menunggu jawaban dari pihak kontraktor dan instansi terkait.
MediaIstana.com akan terus memantau perkembangan proyek tersebut dan membuka ruang klarifikasi secara berimbang bagi seluruh pihak.
RED: DAVID EMMAN, S.E.
