Kota Bogor, Jawa Barat || Mediaistana.com
Sejumlah sopir angkutan kota (angkot) menggelar aksi demonstrasi di Kota Bogor, Kamis (03/09/2026). Mereka menyuarakan keberatan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai semakin menyulitkan keberlangsungan mata pencaharian para sopir.
Dalam orasinya, massa meminta pemerintah tidak sekadar membuat aturan melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwali), tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi para sopir angkot di lapangan.
“Kami menolak bunyi Perda dan Perwali kalau ujung-ujungnya hanya membuat kita sengsara dan menjadi pengangguran,” ujar salah seorang peserta aksi dalam orasinya.
Para sopir menegaskan, tuntutan yang disampaikan bukan untuk meminta bantuan modal ataupun uang dari pemerintah. Mereka hanya meminta adanya kebijakan yang dapat memberikan ruang bagi sopir angkot untuk tetap bekerja dan menghidupi keluarganya.
“Kami hanya minta kebijakan, bukan mau meminta uang modal,” tegasnya.
Menurut massa aksi, angkot bukan sekadar moda transportasi, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Karena itu, mereka menyatakan akan terus memperjuangkan keberadaan angkutan umum sebagai lahan mencari nafkah.
“Kami akan selalu berjuang mempertahankan lahan rezeki buat menghidupi keluarga,” lanjutnya.
Pelajar Ikut Soroti Kondisi Transportasi Bogor
Dalam aksi tersebut, seorang perempuan yang disebut sebagai pelajar turut menyampaikan pandangannya mengenai kondisi transportasi di Kota Bogor.
Ia menilai persoalan transportasi di Kota Bogor masih jauh dari ideal dan menyebut kondisi kota semrawut. Menurutnya, angkot masih menjadi pilihan masyarakat karena tarifnya relatif lebih terjangkau dibandingkan ojek.
“Kota Bogor semrawut. Mending naik angkot daripada naik ojek yang biayanya lebih mahal. Sopir angkot lebih halal,” ujar wanita tersebut dalam orasinya.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian dari massa aksi. Mereka menilai keberadaan angkot masih dibutuhkan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan transportasi dengan biaya terjangkau.
Para sopir berharap pemerintah tidak hanya berorientasi pada penataan dan pembatasan melalui regulasi, tetapi juga menghadirkan solusi yang tidak menghilangkan sumber penghasilan mereka.
Mereka meminta pemerintah duduk bersama dengan para pelaku angkutan umum untuk mencari kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan penataan transportasi sekaligus menjamin keberlangsungan kehidupan para sopir dan keluarganya.
