Maluku, mediaistana.com -Sinyal bahaya berbunyi nyaring dari garis terluar Kepulauan Tanimbar. Proyek pembangunan Puskesmas Romean di Kecamatan Fordata, kini berada dalam situasi kritis.
Proyek medis vital beranggaran jumbo Rp10,13 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2026 tersebut memicu alarm darurat publik seiring kian tergerusnya waktu menuju tenggat penyelesaian pada 10 Desember 2026.
Dikerjakan oleh penyedia jasa CV Sunrise Utama berdasarkan Kontrak Nomor 440/226/SP/DAK/VII/2026 tertanggal 14 Juli 2026, proyek berdurasi 150 hari kerja ini semula digadang menjadi tumpuan harapan pelayanan kesehatan warga kepulauan.
Namun, lambannya fakta fisik di lapangan memantik ancaman nyata: demi menghindari sanksi keterlambatan, kualitas spesifikasi teknis bangunan diduga kuat terancam dikebiri.
Kekhawatiran masyarakat Fordata meroket tajam. Pergerakan progres fisik yang terseok-seok di tengah sisa waktu yang kian sempit memicu prasangka buruk warga lokal yang enggan fasilitas medis wilayah mereka berujung menjadi proyek gagal mutu.
”Kami sangat membutuhkan Puskesmas ini segera beroperasi. Namun melihat sisa waktu yang makin terdesak dan progres fisik yang masih sangat minim, timbul keraguan besar. Apakah sisa waktu ini cukup menuntaskan bangunan sesuai standar, atau sekadar kejar tayang?” pangkas seorang warga setempat saat dimintai keterangan via seluler, Jumat (25/9/2026).
Potensi manipulasi spesifikasi membayangi seluruh tahapan proyek. Beban pekerjaan yang tersisa terbilang amat kompleks. meliputi pembesian struktur utama, ketahanan arsitektur, kerapian instalasi listrik dan perpipaan air, hingga tahap akhir (finishing).
Oleh karena itu, Kerja terburu-buru demi mengejar batas kontrak berisiko memangkas volume dan mutu material demi efisiensi waktu.
Menagih Komitmen Bupati dan Pengawasan Publik
Rentetan keraguan publik ini mendesak kembali janji serta instruksi tegas yang pernah diucapkan Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, sewaktu peletakan batu pertama proyek.
Kala itu, Kepala Daerah menyuarakan peringatan tanpa kompromi agar kontraktor tidak bermain-main dengan mutu serta tenggat waktu.
“Kontraktor wajib bekerja sesuai dokumen kontrak. Seluruh pekerjaan harus selesai tepat waktu pada 10 Desember 2026. Kualitas material, struktur, serta instalasi wajib memenuhi standar teknis yang ditetapkan,” pangkas Bupati Ricky saat itu.
“Saya meminta masyarakat ikut mengawasi agar proyek ini selesai sesuai janji: tepat mutu dan tepat waktu.” Seruan pengawasan tersebut kini dijalankan penuh oleh masyarakat.
Mengingat Puskesmas Romean merupakan benteng pertahanan kesehatan warga di wilayah terluar, pemangkasan standar kualitas fisik bangunan dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap keselamatan jiwa publik.
Pertanyaan besar kini tertuju langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta pihak pelaksana: Mampukah Puskesmas Romean rampung tepat pada 10 Desember 2026 tanpa menyunat bobot kualitas bangunan?
Akselerasi kerja secara masif dan terukur merupakan satu-satunya jalan keluar rasional yang tersisa. Kontraktor dituntut menambah jam lembur serta tenaga kerja ahli tanpa mengorbankan spesifikasi teknis sekecil apa pun.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak penyedia jasa CV Sunrise Utama maupun penanggung jawab teknis di lapangan belum memberikan tanggapan resmi terkait persentase riil progres pekerjaan dan langkah antisipasi keterlambatan proyek tersebut.
