JAKARTA, http://MEDIAISTANA.COM – Wacana penguatan kapasitas selama ini dianggap sebagai tujuan akhir dalam sektor pembangunan. Namun di balik itu, pertanyaan krusial tentang siapa yang memegang kendali seringkali terabaikan.
Isu tersebut akan menjadi sorotan utama dalam Konferensi Nasional ACFID 2026, melalui sesi paralel bertajuk _”Shifting Power, Not Just Capacity: Solidarity, Organisations of People with Disabilities and the Disability Rights Movement”_.
Dilansir dari laman resmi ACFID*, sesi ini akan mengeksplorasi bagaimana kemitraan yang berkeadilan dan investasi pada kepemimpinan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dapat memperkuat Gerakan Disabilitas secara berkelanjutan.
Sesi ini akan menghadirkan pembicara Sera Osborne, Agus Hasan Hidayat (REMISI), Tamara Jolly dan Sally Cobb.
Kutipan Tajam dari REMISI:
Dalam keterangannya, *Agus Hasan Hidayat dari Revolusi Edukasi Masyarakat untuk Inklusi Sosial Indonesia (REMISI)* memberikan pandangan kritis:
> “Selama bertahun-tahun, sektor pembangunan berbicara tentang ‘penguatan kapasitas’ seolah-olah itu adalah tujuan akhir. Padahal, kapasitas tanpa kekuasaan hanya menghasilkan organisasi yang semakin pintar menulis proposal, tetapi belum tentu memiliki daya tawar untuk menentukan arah perubahan,” ujar Agus.
> “Tema ini menjadi semakin kritis ketika ruang dan pendanaan untuk isu disabilitas secara global semakin diperketat. Dalam situasi ini, yang pertama kali dikorbankan justru kepemimpinan, otonomi, dan suara orang dengan disabilitas itu sendiri,” lanjutnya.
Agus menambahkan, dari pengalaman REMISI bekerja bersama anak muda dengan disabilitas, pola yang masih terlihat adalah OPD lebih sering ditempatkan sebagai mitra pelaksana, bukan sebagai pihak yang ikut menentukan masalah, prioritas, dan solusi sejak awal.
> “Pergeseran kekuasaan tidak cukup dimaknai sebagai sekadar mengundang OPD ke dalam proses pengambilan keputusan. Pertanyaan yang lebih jujur adalah: siapa yang sebenarnya memegang kendali sejak awal, dan kepada siapa kekuasaan itu bergeser?”
> “Bahkan di dalam gerakan disabilitas sendiri, tidak semua kelompok memiliki akses yang sama. Orang dengan disabilitas psikososial, misalnya, masih dapat tertinggal atau kurang didengar dalam gerakan yang seharusnya memperjuangkan inklusi. Maka, isu ini bukan hanya tentang relasi antara organisasi pembangunan dan gerakan disabilitas, tetapi juga tentang relasi kuasa di dalam gerakan itu sendiri,” tegas Agus.
> “Sesi ini ingin membongkar logika lama yang hanya menjadikan organisasi disabilitas sebagai penerima hibah yang baik. Yang kita butuhkan adalah hubungan di mana organisasi disabilitas memiliki posisi dan daya tawar untuk bernegosiasi, menentukan prioritas, dan memengaruhi arah perubahan. Partisipasi bermakna bukan sekadar siapa yang duduk di ruangan, tetapi siapa yang memiliki pengaruh terhadap keputusan, sumber daya, dan arah perubahan,” pungkasnya.
Sesi ini diselenggarakan oleh *CBM Australia, Australian Disability and Development Consortium (ADDC) dan REMISI.*
Pendaftaran Konferensi Nasional ACFID 2026 dibuka hingga 30 September melalui:
*https://events.humanitix.com/acfid-national-conference-2026
Sumber: Rilis Resmi ACFID National Conference 2026 & REMISI
—
