JAKARTA TIMUR, Mediaistana.com – Upaya memperkuat tata kelola pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta kembali menjadi perhatian, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, yang berada di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, turut mendukung penguatan koordinasi kelembagaan antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DK Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Dukungan tersebut mengemuka dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Ketua DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/11/2026), Pertemuan dipimpin Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DK Jakarta, Mardi Santoso, bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin.
Sejumlah persoalan strategis menjadi pembahasan, mulai dari penanganan kelebihan kapasitas atau overcapacity di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, peningkatan fasilitas sanitasi, ketersediaan air bersih bagi warga binaan, hingga penguatan pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Pemasyarakatan Cipinang.
Selain itu, audiensi turut membahas dukungan pembentukan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Utara, penyediaan gedung baru, serta kepastian status hibah aset Lapas dan Rutan Pondok Bambu.
Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DK Jakarta, Mardi Santoso, menegaskan pentingnya dukungan dan kolaborasi lintas kelembagaan untuk menghadirkan solusi konkret terhadap berbagai tantangan pemasyarakatan.
Bagi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pembinaan, penguatan keamanan, serta pemenuhan hak-hak warga binaan.
Persoalan overkapasitas, keterbatasan fasilitas, dan kebutuhan pelayanan kesehatan menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian bersama, Karena itu sinergi antara jajaran pemasyarakatan dan pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan langkah nyata dan berkelanjutan.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, jajaran Pemasyarakatan DK Jakarta berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, akuntabel, dan humanis.
Pembenahan pemasyarakatan bukan hanya menyangkut keamanan di balik tembok lapas, tetapi juga menyangkut kualitas pembinaan, perlindungan hak warga binaan, serta kesiapan mereka untuk kembali diterima di tengah masyarakat.
