mediaistana.com
Tangerang – Persoalan pembatasan akses warga di kawasan Lippo Village Karawaci kembali memanas. Setelah sebelumnya terjadi polemik di Cluster Cendana Icon dan Cendana Peak, kini persoalan serupa dilaporkan terjadi di Cluster Taman New Britania, Selasa (10/11/2026).
Situasi di lokasi sempat memanas ketika seorang Ketua RT setempat mengaku dihalangi saat hendak memasuki kawasan tempat tinggalnya sendiri. Ironisnya, meski mengaku sebagai warga sekaligus Ketua RT yang memiliki kartu akses resmi, ia tetap diminta melakukan pemindaian KTP oleh petugas keamanan.
“Saya Ketua RT di sini, kartu akses saya ada, saya beli. Tapi sekarang saya ditahan, disuruh scan KTP. Katanya instruksi TMD,” ujar Ketua RT tersebut di lokasi.
Peristiwa ini menambah panjang daftar keluhan warga terhadap kebijakan pengelolaan akses kawasan yang dilakukan PT Tata Mandiri Daerah (TMD), selaku pengelola kawasan Lippo Village Karawaci.
Belasan Petugas Keamanan Dikerahkan, Instruksi Tertulis Dipertanyakan
Berdasarkan keterangan warga di lokasi, belasan petugas keamanan dikerahkan oleh pihak PT TMD. Petugas yang bertugas dipimpin seorang Danru (Komandan Regu) bernama Raihan.
Suasana sempat tegang ketika sejumlah warga berupaya mempertanyakan kebijakan pembatasan akses tersebut. Awak media yang berada di lokasi juga mengaku mengalami hambatan saat melakukan peliputan.
Di tengah situasi itu, warga mempertanyakan dasar instruksi yang mewajibkan pemindaian KTP serta pembatasan akses bagi penghuni kawasan.
Ketika diminta menunjukkan dokumen atau aturan tertulis yang menjadi dasar kebijakan tersebut, petugas keamanan belum dapat memperlihatkannya.
“Biar Danru saya yang kasih lihat peraturannya, ada kok,” ujar salah seorang petugas.
Namun, hingga situasi tersebut berlangsung, dokumen yang dimaksud belum diperlihatkan kepada warga maupun awak media.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar kewenangan dan prosedur penerapan kebijakan akses yang diberlakukan kepada penghuni kawasan.
Warga Pertanyakan Dasar Penarikan IPKL
Di balik persoalan akses, terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni Iuran Pengelolaan Kawasan Lingkungan (IPKL).
Warga menyatakan tidak menolak kewajiban berkontribusi terhadap pemeliharaan lingkungan. Namun, mereka mempertanyakan dasar penunjukan pengelola, mekanisme penarikan iuran, transparansi penggunaan dana, serta hak warga sebagai pihak yang setiap bulan dibebani kewajiban pembayaran.
Setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang menjadi keberatan warga.
1. Legalitas dan dasar penunjukan pengelola dipertanyakan
Warga mengaku tidak pernah menandatangani perjanjian langsung dengan PT TMD terkait pengelolaan kawasan. Mereka juga menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses penentuan pihak yang mengelola lingkungan tempat tinggal mereka.
“Kami tidak pernah tanda tangan perjanjian apa pun dengan TMD. Kami tidak pernah dilibatkan untuk memilih siapa yang mengelola kawasan ini. Tiba-tiba kami diwajibkan bayar IPKL, wajib tebus kartu akses, kalau tidak, akses kami dibatasi,” ungkap salah seorang warga.
Menurut warga, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum penunjukan PT TMD dan sejauh mana kewenangan perusahaan dalam mengatur akses penghuni.
2. Transparansi penggunaan dana IPKL belum dirasakan warga
Warga juga mempertanyakan keterbukaan pengelolaan dana IPKL yang dipungut secara rutin setiap bulan.
Mereka mengaku belum memperoleh laporan terperinci mengenai total dana yang terkumpul, alokasi penggunaannya, hingga mekanisme pengawasan dan audit keuangan.
“Kalau kami diminta bayar, kami berhak tahu dasar hukumnya apa, uangnya dipakai untuk apa, dan siapa yang menunjuk pengelola ini,” ujar warga lainnya.
Menurut warga, apabila pembayaran IPKL diwajibkan, pengelola semestinya memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penggunaan dana tersebut.
3. Pembatasan akses diduga menjadi alat tekanan
Persoalan berikutnya adalah dugaan penggunaan kartu akses sebagai instrumen pembatasan terhadap warga yang mempertanyakan kebijakan pengelolaan.
Warga mengeluhkan adanya gangguan atau pembatasan akses yang mereka kaitkan dengan persoalan pembayaran IPKL maupun sikap kritis terhadap kebijakan pengelola.
Mereka menilai akses keluar-masuk rumah seharusnya tidak dijadikan alat tekanan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat antara warga dan pengelola.
Bagi warga, persoalan ini bukan semata-mata mengenai kartu akses, melainkan menyangkut kepastian hak penghuni, transparansi pengelolaan, serta hubungan yang seimbang antara pengelola dan masyarakat.
Warga Tegaskan Bukan Menolak Iuran
Warga menegaskan bahwa keberatan mereka bukan berarti menolak kontribusi untuk keamanan, kebersihan, penerangan jalan, maupun pemeliharaan fasilitas lingkungan.
Mereka justru menginginkan sistem pengelolaan yang memiliki dasar hukum dan administrasi jelas, transparan, serta melibatkan kepentingan warga.
Atas persoalan tersebut, warga menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. PT TMD diminta menunjukkan dasar hukum dan dokumen penunjukan sebagai pengelola kawasan Lippo Village Karawaci.
2. Pengelolaan dana IPKL harus dilakukan secara transparan, termasuk penyampaian laporan penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
3. Praktik pembatasan atau pemutusan akses warga sebagai bentuk sanksi atas persoalan IPKL diminta dihentikan.
Warga berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog terbuka dan mekanisme yang adil, bukan melalui tindakan yang justru memperuncing konflik.
Bhabinkamtibmas Pantau Situasi
Di tengah meningkatnya ketegangan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, turut hadir di lokasi untuk memantau situasi.
Kehadiran aparat kepolisian tersebut dimaksudkan untuk menjaga kondisi tetap kondusif dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bentrokan antara warga dengan petugas keamanan.
Warga berharap persoalan ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait, sehingga ada penyelesaian yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
PT TMD Belum Memberikan Klarifikasi
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari PT Tata Mandiri Daerah terkait pembatasan akses di tiga cluster, yakni Cendana Icon, Cendana Peak, dan Taman New Britania.
Klarifikasi juga masih diperlukan mengenai dugaan penghalangan akses terhadap Ketua RT, kewajiban pemindaian KTP, serta dokumen tertulis yang menjadi dasar penerapan kebijakan tersebut.
Pihak PT TMD diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai dasar kewenangan pengelolaan kawasan, mekanisme penarikan IPKL, transparansi penggunaan dana, dan prosedur pemberlakuan kartu akses bagi penghuni.
Persoalan ini tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut. Pengelolaan kawasan hunian membutuhkan kejelasan aturan, keterbukaan informasi, komunikasi yang baik, serta penghormatan terhadap hak dan kepentingan warga.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi PT Tata Mandiri Daerah maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi secara proporsional dan berimbang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Rafiqi)
