KOTA TANGERANG — MEDIAISTANA.COM — 11 NOVEMBER 2026
Masyarakat Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, menyampaikan aspirasi dengan tegas bahwa warga tidak ingin kampung halamannya menjadi tempat berkembangnya praktik premanisme, pungutan liar, maupun aktivitas yang diduga berlindung di balik jabatan atau sebutan koordinator pedagang kaki lima (PKL).
Warga mempertanyakan dugaan adanya oknum yang mengatasnamakan koordinator PKL, tetapi diduga melakukan pungutan terhadap pedagang atau mengatur aktivitas lapak tanpa kewenangan dan dasar hukum yang jelas.
“Kampung kami tidak mau menjadi sarang oknum preman. Jangan sampai ada pihak yang berkedok sebagai koordinator, tetapi justru menimbulkan keresahan masyarakat akibat dugaan pungutan liar. Kami ingin lingkungan kami aman, tertib, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.”
Atas persoalan tersebut, warga meminta perhatian langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar mendorong penanganan serius terhadap dugaan premanisme dan pungutan liar di kawasan GOR Gondrong.
Apabila terdapat oknum yang terbukti melakukan pungutan liar, intimidasi, atau penyalahgunaan kewenangan, masyarakat meminta aparat menindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
Selain dugaan pungutan liar, masyarakat juga meminta Pemerintah Kota Tangerang melakukan penataan dan penertiban PKL yang menggunakan trotoar maupun fasilitas umum tanpa izin atau dasar hukum yang sah.
Warga menginginkan trotoar di kawasan GOR Gondrong dikembalikan seperti fungsi semula, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat luas, khususnya pejalan kaki.
Jangan sampai hak masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum dikorbankan akibat aktivitas perdagangan yang tidak tertata.
Camat Cipondoh, Trantib Kecamatan Cipondoh, Satpol PP Kota Tangerang, serta dinas terkait diminta segera turun melakukan pemeriksaan dan penertiban sesuai ketentuan Peraturan Daerah.
Penertiban harus dilakukan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan, bukan hanya pemantauan sesaat yang kemudian membuat persoalan kembali berulang.
Warga menyampaikan beberapa tuntutan:
1. Memeriksa dugaan praktik pungutan liar oleh pihak-pihak yang mengoordinasikan PKL GOR Gondrong.
2. Menindak pihak yang terbukti melakukan premanisme, intimidasi, atau pungli.
3. Menertibkan PKL yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan pemanfaatan fasilitas umum.
4. Mengembalikan fungsi trotoar dan fasilitas umum GOR Gondrong seperti semula.
5. Melakukan pengawasan berkelanjutan agar praktik serupa tidak kembali terjadi.
“Kami ingin kampung kami aman, bersih, tertib, dan bebas dari praktik premanisme maupun pungutan liar. Trotoar adalah hak masyarakat, bukan tempat untuk dikuasai pihak tertentu. Kami meminta Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Wali Kota Tangerang, serta seluruh aparat terkait mendengarkan aspirasi warga dan mengambil tindakan nyata.”
Persoalan ini bukan sekadar keberadaan pedagang kaki lima, tetapi menyangkut ketertiban lingkungan, kepastian hukum, hak pejalan kaki, dan perlindungan fasilitas umum.
Masyarakat menunggu bukti kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum. Jika terdapat fasilitas umum yang dikuasai tanpa hak, kembalikan sesuai peruntukannya.
MEDIAISTANA.COM —
RED DAVID E.SE.
