MEDIAISTANA.COM —PANGANDARAN – Rabu 11 November 2026 — Aktivitas galian C yang diduga menjamur di sejumlah wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menjadi sorotan dan perhatian masyarakat. Warga meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap dugaan aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem alam.
Masyarakat meminta perhatian serius Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Kapolda Jawa Barat agar segera melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap aktivitas galian C yang diduga beroperasi tanpa memenuhi ketentuan perizinan dan standar lingkungan.
Warga mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap aktivitas pertambangan tersebut dilaksanakan. Apakah seluruh kegiatan galian sudah mengantongi izin resmi. Apakah lokasi penambangan sesuai dengan tata ruang. Apakah dampak lingkungan sudah diperhitungkan dan diawasi oleh instansi terkait.
Masyarakat mengingatkan bahwa kekayaan alam Kabupaten Pangandaran bukan untuk dieksploitasi secara sembarangan demi kepentingan segelintir pihak. Kerusakan lingkungan dapat berdampak panjang terhadap masyarakat, mulai dari kerusakan jalan, perubahan aliran air, potensi longsor, kerusakan lahan, hingga terganggunya keseimbangan ekosistem.
Indonesia adalah negara hukum. Setiap kegiatan pertambangan wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan aktivitas tanpa izin atau pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan, aparat berwenang diminta melakukan pemeriksaan dan menindaklanjutinya sesuai hukum yang berlaku.
Masyarakat meminta:
1. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap dugaan maraknya aktivitas galian C di Kabupaten Pangandaran.
2. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan jajaran terkait menelusuri dugaan pertambangan ilegal apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
3. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan evaluasi terhadap pengawasan dan perizinan pertambangan.
4. Kapolda Jawa Barat bersama jajaran melakukan pemeriksaan lapangan terhadap lokasi-lokasi yang dilaporkan masyarakat.
5. Dinas lingkungan hidup dan instansi pertambangan melakukan pemeriksaan dokumen perizinan, kesesuaian tata ruang, serta dampak lingkungan.
6. Apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum dilakukan secara transparan tanpa tebang pilih.
Masyarakat tidak menginginkan kekayaan alam Pangandaran rusak akibat aktivitas yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai kepentingan ekonomi segelintir pihak mengorbankan lingkungan dan masa depan generasi mendatang.
Insan pers menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sorotan ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang perlu mendapatkan jawaban dan tindak lanjut dari pihak berwenang.
Hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi, dugaan pelanggaran dalam aktivitas galian tersebut tetap harus ditempatkan sebagai dugaan yang perlu diverifikasi.
Masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Selamatkan alam Pangandaran, tegakkan hukum, dan jangan biarkan dugaan praktik pertambangan yang melanggar aturan merugikan masyarakat serta lingkungan.
MEDIAISTANA.COM –
RED DAVID E.S.E.
