JAKARTA — YOGYAKARTA – MEDIAISTANA.COM
Kericuhan aksi unjuk rasa memperingati Hari Pahlawan di Kota Yogyakarta, Selasa (10/11/2026) malam, menjadi perhatian serius nasional. Sebanyak 154 orang diamankan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) setelah aksi yang berlangsung di kawasan Gedung DPRD DIY, Malioboro, Tugu Pal Putih hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) berujung anarkis.
Peristiwa ini bukan persoalan sepele. Aksi yang semula berlangsung tertib hingga sekitar pukul 19.00 WIB berubah menjadi kericuhan sekitar pukul 20.07 WIB. Sekelompok massa yang berjumlah lebih dari 100 orang diduga melakukan penyerangan ke area Gedung DPRD DIY dengan melemparkan batu, menyalakan petasan, serta melemparkan bom molotov.
Situasi semakin memanas dan aparat kepolisian harus melakukan langkah pengendalian massa. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Polda DIY, Brimob, TNI, dan pemerintah daerah.
Polda DIY mengonfirmasi sebanyak 154 orang telah diamankan hingga Rabu (11/11/2026) pagi. Jumlah tersebut merupakan perkembangan dari data awal 94 orang yang sebelumnya diumumkan kepolisian.
Dari proses pengamanan, polisi menyita enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, serta satu bungkus gotri yang diduga digunakan sebagai amunisi ketapel.
Seluruh barang bukti tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan. Polisi masih mendalami peran masing-masing orang yang diamankan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Publik patut mempertanyakan bagaimana benda-benda berbahaya tersebut dapat dibawa ke tengah aksi demonstrasi. Apakah tindakan tersebut merupakan perbuatan spontan atau terdapat dugaan persiapan dan koordinasi sebelumnya? Pertanyaan inilah yang harus dijawab melalui penyelidikan secara menyeluruh, bukan sekadar penindakan di lapangan.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendatangi Gedung DPRD DIY pada Rabu (11/11/2026) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Kedatangan tersebut didampingi Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo.
Kapolri meninjau langsung situasi pascakericuhan sekaligus mengecek penanganan aparat di lapangan. Ia menegaskan bahwa kepolisian akan mengungkap pihak-pihak yang sengaja membawa barang berbahaya seperti molotov dan senjata tajam.
Kapolri juga menegaskan perlunya pemeriksaan mendalam untuk memastikan apakah demonstrasi tersebut murni bertujuan menyampaikan pendapat atau terdapat upaya sengaja melakukan perusakan maupun tujuan lain di balik kericuhan.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian penting. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada orang-orang yang tertangkap di lokasi. Apabila ditemukan bukti adanya pihak yang merencanakan, mengoordinasikan, atau menggerakkan tindakan kekerasan, penyidik harus menelusurinya sesuai ketentuan hukum.
Dalam penanganan kericuhan, aparat mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pengendalian Huru-Hara Brimob, 60 personel Satuan Penindak Perusuh Brimob, serta 858 personel Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (PAGAR).
Langkah pengamanan dilakukan untuk mendorong massa menjauh dari kawasan Gedung DPRD DIY dan mengendalikan situasi di sejumlah titik.
Namun, ketegasan aparat harus berjalan beriringan dengan profesionalitas dan proporsionalitas. Setiap orang yang diamankan harus diperiksa berdasarkan bukti dan perannya masing-masing. Jangan sampai masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai justru disamakan dengan pihak yang melakukan tindakan anarkis.
Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang membenarkan tindakan kekerasan atas nama kebebasan berpendapat. Demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara, tetapi menyerang fasilitas negara, membawa senjata berbahaya, dan membahayakan keselamatan masyarakat bukan bagian dari kebebasan yang tidak terbatas.
Sebaliknya, aparat juga tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Hak menyampaikan pendapat harus dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Masyarakat meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajaran Polda DIY mengusut tuntas seluruh rangkaian peristiwa tersebut. Ungkap siapa yang melakukan penyerangan, siapa yang membawa barang berbahaya, bagaimana barang-barang tersebut dipersiapkan, serta apakah terdapat pihak lain yang ikut bertanggung jawab.
Jangan hanya mengejar jumlah orang yang diamankan. Yang lebih penting adalah mengungkap fakta, motif, dan seluruh pihak yang terbukti terlibat.
Peristiwa ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus melindungi demokrasi. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa situasi telah kondusif, tetapi membutuhkan kepastian bahwa setiap pelanggaran hukum ditangani secara transparan, objektif, dan tuntas.
Hari Pahlawan seharusnya menjadi momentum menghormati perjuangan para pahlawan bangsa, bukan justru diwarnai kekerasan, perusakan, dan tindakan yang mengancam keselamatan publik.
MEDIAISTANA.COM
RED David E,SE.
