JEMBER, – Dugaan penguasaan dan pemanfaatan tanah bekas sungai di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember yang diperkirakan mencapai sekitar 10 hektare tanpa kejelasan dasar perizinan mulai memunculkan pertanyaan serius terhadap fungsi pengawasan instansi sumber daya air (SDA).(17/11/2026).
Persoalan semakin menjadi sorotan setelah muncul informasi bahwa empat bidang tanah di kawasan tersebut disebut telah memiliki akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana proses administrasi atas tanah yang diduga merupakan bekas sungai tersebut dapat berlangsung, dan sejauh mana pengawasan pihak SDA selama aktivitas pemanfaatan lahan berjalan.
Seorang warga yang enggan namanya dipublikasikan sebelumnya menyampaikan bahwa sekitar 10 hektare tanah bekas sungai telah dikelola warga. Menurut keterangannya, pemanfaatan lahan tersebut dilakukan tanpa izin maupun pemberitahuan kepada pihak pengelola sumber daya air.
Di tempat berbeda, aktivis BG, Subur, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, status tanah dan proses administrasi yang melatarbelakangi munculnya empat akta PPAT harus ditelusuri secara menyeluruh.
“Ini jelas aneh. Lahan yang seharusnya dilindungi justru bisa berubah status seolah-olah sah secara administrasi,” ungkap Subur.
Lanjut Subur, Jika informasi tersebut benar, maka persoalannya bukan semata-mata mengenai aktivitas warga dalam mengelola lahan.
Lebih jauh, perlu ditelusuri bagaimana fungsi pengawasan instansi yang memiliki kewenangan terhadap kawasan sumber daya air dijalankan.
Ia mempertanyakan bagaimana riwayat penguasaan tanah tersebut, apa dasar administrasi penerbitan akta, serta apakah objek tanah yang tercantum dalam dokumen benar-benar sesuai dengan status dan batas kawasan sebenarnya.
Subur juga meminta pihak SDA tidak hanya diam, tetapi segera melakukan penelusuran dan memberikan penjelasan kepada publik mengenai status kawasan tersebut.
Menurutnya, apabila memang terdapat pemanfaatan lahan yang tidak sesuai ketentuan, instansi terkait perlu menjelaskan langkah pengawasan maupun tindak lanjut yang telah dilakukan.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Kepala Desa Keting, Marsudi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tanah bekas sungai tersebut disinyalir terdapat dugaan penerbitan Akta Jual Beli (AJB).
Meski demikian, Marsudi menegaskan bahwa pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status maupun legalitas tanah tersebut.
“Terlepas dari itu, memang disinyalir ada dugaan terbit AJB. Namun, silakan konfirmasi kepada pihak perairan karena dalam hal ini pihak desa tidak punya kewenangan soal itu. Kami hanya sebagai penengah,” ucap Marsudi.